Presiden Joko Widodo memberikan dua kuda seharga Rp 170 Juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kuda itu berasal dari pemberian seorang warga asal Nusa Tenggara Timur.

Namun demikian, ternyata pihak KPK masih bingung mau ditaruh dimana kuda gratifikasi tersebut, karena membutuhkan perawatan dan tak bisa di lelang di kantor. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono.

"Kuda ini nggak bisa kami simpan dan nggak bisa dilelang di sini, karena membutuhkan biaya pemeliharaan. Makanya nanti setelah pimpinan setuju agar ini menjadi milik negara, kita pikirkan kuda ini ditaruh di mana," terangnya, Rabu (30/8).

Oleh karena itu, ia mempunyai gagasan agar dibangun sebuah museum gratifikasi guna mengedukasi masyarakat.
"Sebenarnya kita ingin ada museum gratifikasi biar orang belajar, ya. Tapi kita kan punya Museum Kepresidenan, Balai Kirti, ada juga di Istana," katanya. Sementara itu, terkait skema gratifikasi kuda itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Diantaranya adalah diletakan di museum, di taruh di istana atau dilelang.

"Nanti biasanya akan ada surat dari kami apakah harus ditaruh di museum, ditaruh di istana, atau dilelang. Ada beberapa skema yang akan kami usulkan nanti," tukasnya.


nguik