BPJS Ketenagakerjaan melakukan kampanye terhadap para pekerja di Lhokseumawe, Aceh, 23 Agustus 2017.
PT Freeport Indonesia telah melepas 51 persen sahamnya. 9,36 persen di antaranya dikuasai Pemerintah Indonesia, sementara sisa 41,64 persen masih dicarikan target.

Kelompok Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertarik menguasainya ketimbang saham tersebut dilempar ke bursa. Terkini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pun kepincut untuk menguasai saham Freeport.

Minat BPJS Ketenagakerjaan tak lepas dari jumlah dana kelolaan yang sangat besar. Hingga Mei lalu, nilainya mencapai Rp269 triliun dan kini meningkat signifikan.

"Posisi dana kelolaan di Juli ini sebesar Rp 290 triliun," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dikutip Liputan6.com. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, pun menyambut baik niat BPJS Ketenagakerjaan.

"Bagus sekali. Itu berarti dia melihat sebagai suatu penempatan dana, Dia kan banyak duitnya ditempatkan," ujar Darmin kepada Merdeka di Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Namun demikian ini semua masih rencana awal, masih sebatas wacana. Agus mengatakan Freeport adalah salah satu peluang investasi yang diminati seperti halnya jalur investasi lain yang menguntungkan. Misalnya infrastruktur jalan tol, bandara, dan lainnya.

Untuk itu Agus dan para pengambil keputusan di BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan kajian apakah perlu beli saham Freeport atau tidak. "Kita belum dapat data detail yang bisa dianalisa dan dikaji, sehingga kita belum memutuskan beli atau tidak," imbuhnya.

Darmin pun menambahkan bahwa pemerintah masih membahas skema pengambilan saham Freeport, termasuk harga per lembar sahamnya. Pembahasan juga melibatkan pemerintah daerah dan BUMN.

Yang jelas, saham Freeport tidak akan dilepas kepada swasta. "Akan kita buat supaya itu yang masuk adalah pemerintah pusat, daerah dan BUMN," katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, berharap 51 persen saham Freeport Indonesia yang kini dikuasai Indonesia tidak kembali ke asing.

Itu sebabnya Tito, dalam Okezone, juga mendukung perlunya BUMN menguasai saham Freeport Indonesia. "BPJS, Taspen, Asabri, dana pensiun. Ini disebut eligible party jadi selain rakyat Indonesia, eligible ini menikmati bersama dalam pemerataan pendapatan melalui kepemilikan. Ini bagus," katanya.

51 saham Freeport Indonesia memang jumlah besar, baik kwantitas maupun kebutuhan dananya. Bila Darmin menyatakan bahwa saham itu tidak akan dilepas ke swasta, maka perlu dicari perusahaan negara yang memiliki dana cukup.

Metrotvnews.com menulis perkiraan dana untuk membeli saham Freeport Indonesia berada pada kisaran Rp30 triliun sampai Rp40 triliun. Namun kisaran itu belum disertai berapa harga saham termaksud.

Tito mengatakan bahwa divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia masih di tahap keputusan politik pemerintah. Soal harga, Tito belum tahu. "Saya tidak pernah lihat neraca keuangannya dan kalau isinya utang semua bagaimana?" tukas Tito.

Yang jelas, Tito menyarankan agar 51 persen saham Freeport Indonesia tersebut dilempar ke bursa melalui penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Jadi bukan hanya untuk kalangan pemerintah atau BUMN semata.

"Kalau go public keuntungannya juga jadi transparan," tandasnya.

Sementara itu Kementerian BUMN pun sedang mengkaji bagaimana kelompok pelat merah bisa menguasai saham Freeport Indonesia. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan bahwa kelompok itu antara lain Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau BPJS.

Dikutip CNN Indonesia, Fahar mengungkap mekanismenya. "Bisa melalui obligasi (surat utang), lembaga dana pensiun kan sumber dananya macam-macam. Bisa dari BPJS Ketenagakerjaan, bank atau perusahaan asuransi BUMN," katanya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...saham-freeport

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Wali Kota Tegal diduga terlibat beragam korupsi

- 'Bintang baru' di pusaran megakorupsi e-KTP

- Korupsi bersama keluarga