JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengatakan tak setuju dengan adanya pasal tentang kontribusi tambahan sebesar 15 persen dalam raperda reklamasi. Selama tidak ada dasar hukumnya, dia tidak mau meloloskan pasal itu.

"Kayak kemarin Pak Ahok ngomong harus ada tambahan kontribusi 15 persen, berdebat kan sama teman-teman DPRD. Itu memang harus didrop, tidak ada regulasi yang mengatur itu. Masa berani sih? Kalau berani (memasukan pasal itu), saya yakin itu bom waktu," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (30/8/2017).

Lulung mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat soal kontribusi tambahan tersebut. Menurut dia, Djarot menjelaskan kepadanya mengenai apa saja yang diterima Pemprov DKI dari pengembang reklamasi. Kata Lulung, Djarot tidak menyebut adanya tambahan kontribusi 15 persen.

"Saya bilang tadi Bapak enggak sebut, berarti enggak ada tuh tambahan kontribusi 15 persen," kata Lulung.

Kontribusi tambahan sebesar 15 persen mungkin saja memberi pemasukan besar kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, kata Lulung, landasan hukum tetap harus jelas. Dia tidak ingin aturan tersebut didasari atas diskresi.

Meski demikian, saat ini dua raperda terkait reklamasi belum akan dibahas. Lulung mengatakan kelanjutan pembahasan raperda ini setelah ada pencabutan moratorium proyek reklamasi dari pemerintah pusat.

"Pertama persoalan moratorium yang harus dicabut dulu, baru pencabutan penghentian pembahasan itu dari DPRD," kata Lulung.



yang penting cair ya lung kalo Pasal Kontribusi Tambahan 15% ngak jebol