Dari delapan pihak, yang paling berperan memberantas korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu yang paling rendah peringkatnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW), April - Juni lalu, responden menempatkan KPK paling berperan (63 persen). Setelah itu baru presiden (37 persen), polisi (28 persen), dan kemudian masyarakat (15 persen).

Peran masyarakat itu, di mata responden, setara Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun DPR, sebagai penjaga peringkat bontot, cuma berperan delapan persen dalam persepsi khalayak.

Kenyataannya, DPR terus bekerja atas nama semangat menempatkan KPK dengan pas sehingga pemberantasan korupsi lebih jelas. Maka mereka pun membentuk panitia khusus hak angket tentang KPK. Pekan lalu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pansus memanggil Presiden Joko Widodo (detikNews, 24/7/2017).

Tentang survei ICW, isinya membandingkan persepsi masyarakat tentang korupsi pada 2016 dan 2017. Tahun ini banyak yang puas (58 persen) terhadap kinerja KPK. Tahun sebelumnya, pada 2016, tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi: 61 persen.

Sebagian hasil survei tahun ini tak sebagus tahun lalu. Infografik ini adalah pelengkap artikel Juli lalu.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...erangi-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Nasib asuransi swasta setelah tiga tahun JKN

- Freeport lepas saham setelah bisnisnya lesu

- Arab Saudi pastikan nama penerima santunan musibah katrol