Forum koordinasi pemerintah daerah (Forkopimda) Kota Probolinggo, Jatim, akan membuat edaran terkait layanan ojek online (Gojek). Isinya, melarang ojek online beroperasi di Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Hal itu merupakan kesimpulan audiensi Wali Kota Probolinggo, Rukmini bersama Aliansi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP), Senin (28/8/2017). Audiensi juga dihadiri Kapolresta, AKBP Alfian Nurizal, Organda setempat, dan satker terkait di lingkungan pemkot.

Selain itu, pemerintah akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Tujuannya, meminta aplikasi ojek online di Kota Probolinggo diblokir.

Audiensi-layanan-ojek-onlinesfxv.jpgAudiensi membahas layanan ojek online di Kota Probolinggo (foto: Iqbal/TIMES Indonesia)

Bersamaan dengan itu, sopir angkot juga diminta berbenah. Seperti kaca film mobil harus terang untuk mencegah kriminalitas, serta tidak ngetem sembarangan dan seenaknya.

"Biar masyarakat bisa melihat perubahan pada angkot. Kalau bisa kita bentuk tim bersama untuk cek. Kemudian juga ada sanksi," kata Kapolresta. Hal ini juga disetujui oleh pengurus ASAP yang hadir.

Sebagai informasi, keberadaan ojek online di Kota Probolinggo ditentang oleh sopir angkot. Mereka bahkan mengancam mogok atau bertindak anarkis bila pemkot mengizinkan dan tidak menutup ojek online.

Di sisi lain, pengelola Gojek berkirim surat kepada wali kota untuk meminta waktu audiensi. (*)


SUMBER : TIMES INDONESIA

===========================================================================================================

Kejadian seperti ini harus menemukan jalan keluar agar bisa mencari nafkah bersama...