Regulator transportasi Filipina hari Jumat kemarin menyatakan akan membatalkan pelarangan satu bulan bagi Uber jika perusahaan dari San Francisco tersebut bersedia membayar denda USD 3,7 juta senilai 49,3 milyar Rupiah yang 20 kali tawaran Uber sebelumnya.

Badan Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) juga meminta Uber membayar 5,2 milyar Rupiah kepada para pengemudinya selama masa pelarangan sebagai wujud tanggung jawab.

“Kami berusaha keras untuk mendapatkan pembatalan dari hukuman ini dan berharap dapat secepatnya beroperasi kembali,” kata Uber yang dikutip Reuters.

LTFRB menghentikan operasional Uber selama sebulan sejak 14 Agustus karena mengabaikan himbauan untuk berhenti menerima lamaran supir baru.

Uber yang menyatakan tidak memproses lamaran-lamaran tersebut kemudian mengatakan kepada LTFRB bahwa mereka dapat membayar denda 2,6 milyar Rupiah supaya larangan dicabut.Pembekuan Uber telah menarik perhatian masyarakat sebab banyak penduduk Filipina mengandalkan layanan transportasi daring tersebut.

Jumlah pengemudi Uber di Filipina saat ini ada sekitar 67.000 orang. LTFRB mengatakan dendanya dikalkulasi dengan “mempertimbangkan jumlah hari Uber seharusnya dihukum terkait dengan rata-rata pendapatan per harinya.

Mengutip data yang diberikan Uber, LTFRB mengatakan mereka telah mendapatkan hingga 2,6 milyar Rupiah per harinya dari paling sedikit 150.000 perjalanan. Dendanya menghitung juga jumlah sisa hari pelarangan, kata Aileen Lizada salah seorang anggota dewan LTFRB.

“Pencabutan larangan akan bergantung pada pembayaran denda dan pemberian pertanggungjawaban keuangan,” kata Lizada kepada wartawan lewat SMS.

Ketegangan dengan regulator di Filipina adalah hambatan terbaru bagi Uber tahun ini, yang nilai valuasinya lebih dari USD 60 milyar.

Pelarangan di Filipina membuat permintaan terhadap rivalnya, Grab melonjak dan antrian panjang di wilayah perkantoran dan mal serta gerutuan orang-orang yang kembali memakai taksi reguler.
Senator Grace Poe, pendukung perbaikan jasa transportasi berusaha mendudukkan Uber dan pejabat LTFRB dalam satu meja untuk mencari solusi bersama. Seorang pimpinan Uber meminta maaf atas “kesalahpahamannya.

Poe pada Jumat kemarin mengatakan denda tersebut semestinya membuat Uber memikirkan ulang tindakan mereka dan mengevaluasi ulang strateginya dalam menguji jangkauan dari peraturan pemerintah.

(kumparan/tow)

Sumber