Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti pada operasi tangkap tangan KPK di Kementerian Perhubungan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
"Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia," ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi lewat keterangan tertulisnya, Kamis (24/8/2017).

Permintaan maaf disampaikan Budi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, Rabu (23/8/2017) malam.

Bagi lembaga yang dipimpinnya, penangkapan semacam ini bukan baru pertama kali terjadi.

Pada 2016, mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Bobby Mamahit, teringkus KPK karena terlibat dalam korupsi proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) di Sorong, Papua, yang menyebabkan neraga merugi sebesar Rp40,1 miliar.

Bobby sudah divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 10 Agustus 2016.

"Ini jadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa," sebut Budi, seperti yang diwartakan Detikcom.

Antonius Tonny Budiono ditangkap KPK terkait perizinan dan pengadaan proyek di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, mulai 2016 hingga 2017. Antonius ditangkap di rumah dinasnya di Mess Perwira, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017) sekitar pukul 21.45 WIB.

Kemudian pada Kamis (24/8/2017), KPK menangkap empat orang lainnya secara maraton, yakni Manager Keuangan PT ADK berinisial S; Direktur PT ADK berinisial DG. S dan DG ditangkap penyidik di kantor PT ADK di Sunter, Jakarta Utara, sekitar pukul 10.00 WIB.

Lalu, sekitar pukul 14.30 WIB, penyidik menangkap Adiputra Kurniawan (APK) di apartemennya di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Terakhir, penyidik mengamankan Kepala Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi Ditjen Hubla Kemenhub berinisial W di kantornya sekitar pukul 15.00 WIB.

Wakil ketua KPK, Basaria Pandjaitan dalam CNN Indonesia menjelaskan, modus suap menyuap yang dibongkar ini relatif baru. Penyuap, dalam hal ini adalah APK, menyerahkan uang dalam bentuk ATM.

Sebelumnya, APK membuka rekening awal dengan nama orang lain yang diduga fiktif. Setelah itu, rekening tadi diserahkan ke ATB. Lewat rekening itu, APK menyetorkan sejumlah uang secara terus menerus, yang kemudian digunakan ATB untuk berbagai transaksi.

Uang sebanyak Rp20,74 miliar, yang terdiri dari Rp18,9 miliar dalam bentuk tunai dan sisanya dalam rekening bank Mandiri, berhasil diamankan KPK dalam OTT Rabu malam itu.

Uang tunai yang ditemukan juga berbentuk pecahan beragam mata uang, seperti Rupiah, dolar Amerika Serikat, Poundsterling, dan Ringgit Malaysia. Keseluruhan uang tersebut diletakkan dalam 33 tas yang berbeda.

Selaku pemberi suap, APK disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, ATB disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jejak karier sang pegawai teladan

Jabatan yang dimiliki Antonius Tonny Budiono ketika ditangkap terbilang baru. Mei 2016, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi ini baru dilantik oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan.

Namun, jejak kariernya di Kementerian Perhubungan memang tak bisa dianggap sepele. Pria kelahiran Pekalongan, 13 Juli 1958 ini mengawali tugasnya sebagai Staf Ditnav pada 1986. Dua tahun kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengamatan Laut.

Pria lulusan Universitas Gajah Mada Jurusan Teknik Geodesi ini kemudian naik jabatan sebagai Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada 2002.

Lima tahun kemudian atau pada 2007, Tonny dipercaya menjadi Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Pada 2009, ia ditugaskan untuk menjadi Kepala Distrik Navigasi Surabaya. Tak berselang lama, ia dipindah ke Samarinda dengan jabatan Kepala Dinas Navigasi. Kiprahnya di sektor navigasi terus berlanjut pada 2012 saat diangkat menjadi Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salah satu prestasi Antonius di Kementerian Perhubungan adalah saat menjabat sebagai Direktur Kenavigasian adalah ketika jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 di Selat Karimata menjelang pada akhir 2014.

Antonius bertindak selaku Koordinator Tim Operasi SAR di Kapal KN Jadayat berhasil menemukan kotak hitam (black box) pesawat AirAsia QZ8501. Hal tersebut merupakan pencapaian besar yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Dua penghargaan juga pernah diraihnya: Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun pada 2000 dan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun pada 2007.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...emenhub-di-kpk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Harga beras dipatok mulai Rp9.450 per kilogram

- Vonis tambahan 2 tahun Dimas Kanjeng dari kasus penipuan

- Masyarakat Sunda Wiwitan terusirdari tanahnya sendiri