Uji Coba Larangan Sepeda Motor (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung rencana Pemprov DKI melarang motor di Jalan Jenderal Sudirman. Menurut Budi, sepeda memang menjadi andalan masyarakat Jakarta, namun di sisi lain juga menjadi penyumbang kemacetan.

"Kami berpesan kepada teman-teman (Pemprov) di DKI, motor masih menjadi andalan saudara kita. Tapi motor juga berkontribusi bagi macet," kata Budi dalam diskusi di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

Budi mengimbau, saat ada rencana pengurangan motor, sebaiknya Pemprov DKI menyiapkan bus lebih banyak. Hal tersebut, menurut Budi diperlukan agar masyarakat memiliki alternatif kendaraan lain.

"Kalau motornya mau dikurangi, busnya mesti diperbanyak sehingga ada suatu substitusi yang bertanggungjawab dari pemerintah kota," lanjutnya.

Budi menambahkan, Kementerian Perhubungan bersiap mendukung bila Pemprov DKI ke depannya memiliki rencana pembatasan sepeda motor.

"Kami juga bersiap mensupport kegiatan itu," kata Budi.

Rencana pelarangan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman itu didahului dengan sosialisasi oleh Dishub DKI dan Dirlantas Polda Metro Jaya yang sudah dimulai Senin (21/8) lalu, hingga 11 September nanti.

"Untuk mengoptimalkan kinerja lalu lintas jalan pada kawasan, kondisi dan waktu tertentu, Pemda DKI bekerja sama dengan stakeholder lainya akan memberlakukan pembatasan lalu lintas atau ruang gerak sepeda motor," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto.

Setelah sosialisasi berakhir pada 11 September, larangan ini akan diuji coba hingga 10 Oktober 2017, setelah itu terbit Pergub untuk resmi memberlakukan pelarangan. Larangan berlaku mulai 06.00 WIB hingga 23.00 WIB, seperti halnya pelarangan di Jl. MH Thamrin.

Sumur

Setuju pa menteri