Rencana perluasan larangan motor melintasi beberapa jalur protokol di Jakarta menuai protes. Tujuan perluasan larangan yaitu mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan angkutan umum diangap tidak berdasar.

Senator Jakarta Fahira Idris mengatakan rencana larangan sepeda motor di Rasuna Said, Kuningan, merupakan kebijakan diskriminatif.

"Pemotor juga bayar pajak. Mereka punya hak melintasi jalan-jalan protokol yang dibangun oleh uang hasil pajak mereka. Saya rasa sudah cukup larangan motor yang ada saat ini (Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI) jangan diperluas lagi," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Fahira mengungkapkan, selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak yang dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor termasuk pemilik sepeda motor juga menjadi salah satu sumber dana bagi negara untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

"Poinnya, selama transportasi umum kita belum berkualitas jangan persulit motor melintasi jalan," tukas Fahira.

Selain itu, alasan yang selalu menjadi pembenaran bahwa pembatasan motor melintasi jalan-jalan protokol adalah solusi efektif mengurai kemecatan dan untuk memaksa warga Jakarta menggunakan transportasi umum sama sekali mengada-ada dan terlalu menyederhanakan kompleksitas masalah lalu lintas dan kemacetan di Jakarta.

Secara tidak langsung, lanjut Fahira, para pengambil kebijakan di Jakarta ingin menyampaikan bahwa motor adalah biang kesemrawutan dan kemecetan.

"Apa Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI sekarang sudah tidak macet? Apa transportasi umum di Jakarta sudah sepenuhnya terintegrasi? Beri dulu warga alternatif yang memudahkan mereka beraktivitas di jalan, baru buat kebijakan. Jangan terbalik," pungkas Fahira.

Sumber : http://wartaekonomi.co.id/read152158...yar-pajak.html