Jakarta - Kerugian calon jemaah yang tertipu First Travel mencapai Rp 848 miliar. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan ganti rugi uang calon jemaah dibebankan kepada pemilik agen travel dan pemerintah tidak bisa menalanginya untuk ganti kerugian jemaah.

"Ya siapa yang terima duit itu yang ganti kan? Masak Anda yang tidak terima duit mesti ganti. Siapa yang terima duit," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

JK mengingatkan agen travel umrah seharusnya terdaftar dan harus ada pengecekan ke setiap agen perjalanan haji dan umrah, termasuk partner yang berada di Arab Saudi.

"Kalau orang untuk umrah itu setelah dihitung-hitung minimum Rp 22 juta sekian itu, ini dipakai cuma berapa Rp 14 juta. Jadi memang tiap kali dia rugi 8 juta tapi ditutupi oleh pendaftar baru. Pada akhirnya itu tidak mix-match, tidak bisa lagi jalan dia punya cashflow, ya terjadilah seperti ini. Itu Ponzi itu begitu," sambungnya.

Dia menilai sistem yang dilakukan First Travel dinilai seperti permainan Ponzi. JK mencontohkan kekurangan uang yang dibayarkan oleh pendaftar jemaah haji pertama akan dibayar oleh pendaftar terbaru.

"Dia rugi terus tapi cashflow-nya ada, bagus, tapi yang dirugikan orang yang belakang, itu Ponzi itu," ucapnya.

Karena itu, JK meminta masyarakat tidak percaya pada biaya perjalanan umrah yang murah. Dia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan ganti rugi kepada masyarakat.

"Umrah kan lebih bebas ya daripada haji, karena itu dia urus travel itu sama saja dengan ke Singapura, Amerika Serikat (AS), dan macam-macam, seperti itu. Maka tanggung jawab tentu siapa yang menerima uang itu," ujarnya.


================================================================================================
tetap tidak bisa pak , Kalo Nasbung Bilang , PEMERINTAH HARUS GANTI
Ga tau logika darimana