RILIS.ID, Jakarta- Pengamat politik dari Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan pemerintah perlu mewaspadai pergerakan pasca-pembubaran organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila.

"Ketegasan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia karena memiliki tujuan politik yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara perlu diapresiasi. Yang perlu diantisipasi adalah pergerakan pasca-pembubaran," ujar Karyono di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Karyono mengatakan upaya pembubaran dan pencabutan status badan hukum bukan berarti masalahnya menjadi selesai, karena hal ini berhubungan dengan keyakinan ideologi yang tidak mudah diredam begitu saja. Karyono mengatakan untuk mencegah dan mengubah paham atau ideologi radikalisme-eksktremis dan terorisme perlu dilakukan pendekatan persuasif dan edukatif.

Selain itu, Ketua DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) itu juga mendorong pemerintah untuk tetap tegas terhadap kelompok anti-Pancasila.

"Perlu juga untuk dilakukan revitalisasi Pancasila agar bangsa Indonesia tetap memiliki daya tahan dan tidak mudah digoyahkan," jelas dia.