Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta Sandiaga Uno tidak sesumbar jika ingin melakukan penjualan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Pasalnya, hal itu akan mempengaruhi pergerakan harga saham Delta Djakarta.

"Saya minta tolong bilangin ke Sandi kalau mau jual jangan bilang-bilang karena itu mempengaruhi pasar," tegas Tito, Rabu (3/5).

Pemprov DKI Jakarta saat ini tercatat sebagai salah satu pemegang saham dengan kepemilikan 23,34 persen. Kendati demikian, Tito mengingatkan Pemprov DKI Jakarta tidak dapat seenaknya melakukan tindakan yang dapat mengguncang pasar atau mempengaruhi investor lain dalam melakukan transaksi pada emiten tersebut.

"Karena pada prinsipnya, siapa pun yang punya kuasa atau pemegang saham utama itu tidak boleh membuat suatu guncangan yang mempengaruhi pasar," tandasnya.

Tito mengaku, indeks secara keseluruhan tidak akan terpengaruh oleh wacana tersebut. Namun, pemegang saham Delta Djakarta lainnya akan terpengaruh oleh wacana yang terus digaungkan oleh Sandiaga Uno tersebut.

Selama ini, menurut dia, sebagian pemegang saham lainnya kemungkinan membeli saham Delta Djakarta karena merasa aman karena adanya kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta pada emiten tersebut. Dengan demikian, rencana penjualan dinilai dapat menciptakan kepanikan pada sebagian investor.

"Mungkin ada pemegang saham beli karena ada DKI Jakarta nya, tapi begitu DKI Jakarta jual mereka panik. Terus jadinya kan mempengaruhi, jadi dia (Sandiaga Uno) tidak boleh ngomong begitu," papar Tito.

Sesuai mekanisme yang ada, menurut dia, Delta Djakarta seharusnya memberitahu pihak BEI terlebih dahulu terkait rencana divestasi tersebut dan kemudian diumumkan secara resmi. "Tapi jangan sudah diumumkan tiba-tiba tidak jadi," ungkapnya.

Tito pun meminta Sandiaga Uno tidak sesumbar sebelum ada kepastian dari Pemprov DKI Jakarta ataupun pihak Delta Djakarta nya sendiri. Tak main-main, dia menyebut ada sanksi bagi pihak yang membuat gejolak atau mempengaruhi pasar.

"Kalau tiba-tiba tidak jadi, ada sanksi loh karena dia (Sandiaga Uno) telah membuat pasar bergejolak. Sanksi bisa administrasi, denda, dan peringatan," tandasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Pemprov DKI Jakarta dapat menjual kepemilikannya dengan beberapa mekanisme, seperti menjual melalui pasar negosiasi dan pasar reguler.

"Tergantung pemegang sahamnya mau jual dengan cara apa, kalau transaksi secara harian mungkin bisa saja dilepas secara bertahap. Dijual di bursa bisa, dijual lewat pasar negosiasi bisa," papar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, beberapa waktu lalu. (agi/gen)