Ponsel ilegal tak akan lagi bisa beroperasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia tidak akan bisa beroperasi setelah sistem pemberantasan ponsel yang digagas Kementerian Perindustrian dan perusahaan teknologi Qualcomm Incorporated selesai dibuat.

"Dia bisa masuk, tapi tidak bisa dioperasikan. Buat hiasan rumah bisa," kata Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta, Kamis.

Putu menyampaikan, sistem tersebut nantinya bisa digunakan oleh berbagai pihak, termasuk Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memeriksa legalitas sebuah ponsel.

Menurut Putu, definisi ponsel ilegal sendiri berarti ponsel yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memiliki nomor identitas atau International Mobile Equipment Identify (IMEI) palsu.

"Ilegal itu dia tidak bayar PPN, tapi dioperasikan di sini. IMEI nya tidak sah, atau IMEI-nya kloning atau palsu, itu nanti kita bisa tahu struktur daripada IMEI yang kita kumpulkan," ujar Putu.

Kemenperin menandatangani Nota Kesepahaman dengan Qualcomm Incorporated hari ini, untuk memberantas ponsel ilegal.

Kemenperin akan memberikan 500 juta data IMEI yang dikumpulkan sejak 2013 untuk kemudian diidentifikasi legalitasnya melalui sistem yang dimiliki Qualcomm.

http://m.antaranews.com/berita/64589...i-di-indonesia

2017, Ponsel Ilegal Bakal tidak Bisa Dipakai di Indonesia

CiriCara Tekno – Keberadaan ponsel ilegal yang banyak beredar di Indonesia mulai jadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kabarnya pihak Kominfo pun tengah menyusun sebuah aturan yang dinilai bisa menekan angka ponsel ilegal di Tanah Air.

Aturan yang dimaksud adalah mewajibkan registrasi nomor international mobile station equipment identity (IMEI) ponsel yang masuk ke Indonesia. Nantinya, ponsel ilegal yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di Kominfo tidak akan bisa dipakai di Indonesia. Aturan ini rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2017 mendatang.

“Siap-siap aturan ini akan diberlakukan pada 2017,” ujar Bambang Suseno, Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI) Kominfo di Hotel Raffles, Ciputra World, Rabu (9/9/2015) seperti dikutip dari Viva News.

Bambang mengklaim, setelah aturan registrasi tersebut ditetapkan maka tidak akan ada lagi ponsel ilegal yang beredar di Indonesia, termasuk pasar ponsel black market (Ponsel BM). Menurutnya, ini adalah cara yang tepat untuk menekan jumlah ponsel ilegal yang marak beredar di Indonesia.

Selain itu, kata Bambang, aturan registrasi IMEI ponsel tersebut juga bisa menekan beredarnya perdagangan ponsel curian. Hal ini karena pengguna perangkat yang hilang atau dicuri bisa memblokir ponselnya setelah membuat laporan kehilangan. Setelah dilakukan pemblokiran, maka ponsel tersebut tidak akan bisa digunakan lagi.

“Jadi kalau ada ponsel hilang, tinggal lapor. Nanti ponsel (yang) hilang maka akan dideteksi IMEI-nya dan diblokir,” jelas Bambang.

Tidak hanya ponsel ilegal dan ponsel curian, menurut Bambang, ponsel yang dibeli dari luar negeri dan nomor IMEI-nya tidak terdaftar juga tidak akan bisa dipakai di Indonesia. Dengan aturan baru ini Bambang juga menjamin tidak akan ada lagi nomor IMEI ganda.

Aturan registrasi IMEI ponsel tersebut diharapkan bisa mendorong industri ponsel dan perangkat mobile di dalam negeri menjadi lebih berkembang. Hal ini mengingat peminat smartphone di Tanah Air terbilang sangat tinggi dan cukup menjanjikan hingga beberapa tahun ke depan.

Namun demikian, aturan registrasi IMEI tersebut masih menjadi pembahasan Kominfo. Tidak sedikit pula pihak yang meragukan aturan tersebut.

http://ciricara.info/2015/09/2017-po...-di-indonesia/