TEMPO.CO, SOLO - Presiden Joko Widodo beberapa kali menyebut kata diktator dan otoriter dalam pidatonya saat berada di Solo hari ini, Rabu 9 Agustus 2017. Pertama saat membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi di Universitas Sebelas Maret Solo, lalu saat meresmikan Museum Keris di kota ini juga.

Presiden mengucapkan itu untuk merespon kritikan soal diktator yang ramai di sosial media. Disebutkan, Presiden Jokowi bertindak layaknya seorang diktator, karena kebijakan pemerintahannya disebut semena-mena dan tidak pro rakyat kecil.

Presiden Jokowi juga disebut diktator dan otoriter karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas.Perppu tersebut, salah satunya, berfungsi membubarkan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Korban pertama aturan itu Hizbut Tahrir Indonesia yang hendak mendirikan kekhalifahan di Indonesia.

Tudingan diktator juga mengarah terbitnya UU Penyelenggaraan Pemilu. UU yang menetapkan ambang batas presidensial 20 persen itu dianggap sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk menahan kemungkinan adanya calon presiden lain pada pemilu 2019.

Menanggapi itu Jokowi hanya tertawa. Presiden lalu menanyakan langsung kepada wartawan, apakah wajahnya terlihat seperti diktator. Jokowi mengaku bertanya itu karena sejak awal maju menjadi presiden hingga terpilih dengan suara terbanyak, masyarakat masih menyebutnya Jokowi dengan sebutan "ndeso" dan klemar-klemer.

"Ya memang tidak ada. Yang pertama saya ingin sampaikan ya, awal-awal kan banyak yang menyampaikan, katanya saya kan ndeso, gitu ya. Ada yang menyampaikan itu, presiden ndeso, presiden klemar-klemer tidak tegas. Eh, begitu kita menegakkan UU (Ormas) balik lagi, loncat menjadi otoriter, menjadi diktator." kata Jokowi sambil tersenyum lalu menambahkan. " Jadi yang benar yang mana? Yang klemar-klemer, yang ndeso atau yang diktator, atau yang otoriter?"

Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan dijamin oleh konstitusi. Dia menjamin, tidak ada pemimpin yang diktator atau pemerintahan yang otoriter. "Negara kita negara hukum yang demokratis, lembaga-lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri. Mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang apa, melakukan, melaksanakan program-program yang ada. Eksekutif misalnya," kata Jokowi.

Jokowi juga menerangkan bahwa ada juga selain lembaga-lembaga negara tadi yang akan mengawasi jalannya pemerintah, seperti misal media massa. "Ada pers, media, ada LSM ada masyarakat sendiri yang langsung mengawasi. Jadi tidak akan ada yang namanya diktator dan otoriter " kata Jokowi.

https://m.tempo.co/read/news/2017/08...pJfMZFprDHt.97

Kamu aja yang baper wi