Senat Amerika Serikat menyetujui pemotongan dana bantuan terhadap Palestina hingga US$300 juta, atau setara dengan sekitar Rp3,9 triliun, setiap tahun yang selama ini dikucurkan. Bantuan itu akan dipotong hingga Palestina bisa menjamin tak ada lagi kekerasan di wilayahnya, yang memakan korban warga AS.

Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS mengeluarkan keputusan itu melalui voting 17-4. Voting dilakukan setelah adanya kasus anggota militer AS yang ditikam warga Palestina hingga tewas saat militer tersebut mendatangi Israel tahun lalu.

Keputusan itu dituangkan melalui Taylor Force Act, yakni undang undang baru yang harus disahkan secara penuh oleh Senat dan DPR sebelum diundangkan resmi dan menjadi dasar hukum.

Disebutkan bahwa pelaku penikaman militer AS itu memang telah ditembak oleh polisi Israel dan kemudian tewas. Namun keluarga si penyerang akhirnya diketahui menerima bantuan dari dana Amerika setiap bulannya. Hal ini yang membuat AS berpikir ulang soal penyaluran dana bantuan.

"Apa yang terjadi hari ini harus membuat kita sadar agar orang-orang yang tak bersalah jangan jadi korban. Bayangkan ada orang tak berdosa berkunjung dan kemudian dibunuh oleh orang di negara tertentu dan tak dipermasalahkan oleh negara itu,"kata Senator Bob Corker dari Partai Republik, sebagaimana dilansir Reuters.

Force diketahui juga berstatus sebagai mahasiswa Universitas Vanderbilt pada saat dia tewas. Sementara otoritas Palestina mengaku akan tetap meneruskan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang anggota keluarganya ditahan oleh Israel karena berjuang melawan pendudukan Israel.

sumber

Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS) menyetujui undang-undang yang akan menangguhkan bantuan keuangan kepada Otoritas Palestina. Bantuan tersebut ditangguhkan hingga otoritas Palestina berhenti memberikan penghormatan kepada pelaku yang membunuh warga negara AS dan Israel.

Anggota panel yang dipimpin Partai Republik memilih 16-5 untuk meluluskan RUU yang disponsori oleh Sens Lindsey Graham dan Ketua Komite, Senator Bob Corker, R-Tenn.

Corker mengatakan bahwa Otoritas Palestina membagikan uang bulanan sebesar USD3.500 kepada orang-orang Palestina yang melakukan tindak kekerasan dan keluarga mereka. Jumlah pembayaran tergantung pada panjang hukuman penjara yang mereka terima atas kejahatan tersebut.

"Bagi saya, ini hampir merupakan definisi penjahat perang,"kata Corker menanggapi tentang pembayaran tersebut seperti dikutip dari ABC News, Jumat (4/8/2017).

RUU tersebut dinamakan Taylor Force, seorang mahasiswa MBA di Vanderbilt University dan lulusan West Point yang mengunjungi Israel pada bulan Maret 2016 ketika dia ditikam sampai mati oleh seorang warga Palestina. Force berasal dari Lubbock, Texas.

Graham mengatakan Otoritas Palestina memuji pembunuh Force sebagai "martir heroik" dan dia menyebut pembayaran itu sebagai "bayar untuk dibunuh."

"Taylor adalah seorang pahlawan Amerika yang dibunuh secara brutal di tangan teroris. Namun, alih-alih mengutuk serangan mengerikan ini, dan banyak contoh lain sepertinya, Otoritas Palestina memberi penghargaan kepada teroris," kata Graham dalam sebuah pernyataan.

Permintaan anggaran administrasi Trump untuk tahun fiskal 2018 mencakup sekitar USD260 juta untuk program pembangunan ekonomi dan penegakan hukum di Tepi Barat dan Gaza.

sumber