REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, saat ini, tengah fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Kendati demikian, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membayar utang beserta bunganya.

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, investasi di sektor pembangunan menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mengurangi beban utang dalam negeri. "Oleh karena keterbatasan APBN terserap banyak untuk membayar bunga utang, maka mau tidak mau pemerintah harus menempuh investasi, mengundang investasi. Dan itu berarti menambah ini semua," jelas Sekretaris Utama PGI, pendeta Gomar Gultomdi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7).

Kepada Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jokowi pun meminta agar masyarakat tak mengkhawatirkan kondisi utang dalam negeri. Sebab, proyek-proyek yang diinvestasikan tersebut nantinya akan tetap kembali kepada pemerintah.

Tetapi ini investasi pemegangnya orang Indonesia. Dengan BOT dalam 30 tahun akan kembali ke Indonesia semua sehingga sebetulnya tidak terlalu menghawatirkan dengan kondisi utang tidak seperti digambarkan medsos selama ini. "Itu yang antara lain dijelaskan beliau (Presiden)," katanya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun, yang dimanfaatkan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.

Lama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang dipantau Selasa (25/7), menyatakan, porsi utang sebesar Rp 3.706,52 triliun itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2.979,5 triliun atau 80,4 persen dan pinjaman Rp 727,02 triliun atau 19,6 persen.

:

sumur