tirto.id - Sejak awal, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung jadi sasaran tembak dan kritikan tajam, dari keputusan menggarapnya hingga persiapannya. Setelah berjalan lebih dari satu setengah tahun sejak groundbreaking pada 21 Januari 2016, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, proyek ini belum ada perkembangan signifikan.

Proyek ini dibelit problem krusial antara lain pembebasan lahan dan proses pencairan pembiayaan. Untuk yang terakhir, pendaaan akan mengandalkan pinjaman dari pihak luar terutama dari Bank Pembangunan China.

Pekan lalu, Presiden Jokowi meminta proyek kereta cepat dievaluasi kembali untuk merombak porsi saham konsorsium Indonesia yang diwakili empat BUMN agar tak menjadi pengendali di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengembang proyek ini.

Kemampuan para BUMN yang megap-megap menyediakan dana megaproyek ini menjadi taruhan bagi pemerintah. Persoalan ini kembali jadi target kritikan tajam buat pemerintah. Meski pada dasarnya proyek ini business to business, tapi dengan melibatkan BUMN dan dukungan regulasi, pemerintah tentu tak bisa lepas tangan bila proyek sampai mangkrak.

Baca:
Ambisi Jokowi di Balik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Yang Ketiban Pulung dengan Mendompleng Proyek Kereta Cepat

Toh, kesepakatan sudah diteken. Tampaknya Jokowi akan tetap ngotot proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jalan terus. Bagaimana peluang proyek kereta cepat yang ambisius ini?

Berikut wawancara Reja Hidayat dari Tirto dengan Djoko Setijowarno, akademisi teknik sipil dari Unika Soegijapranata, yang pernah menjadi pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia, Jumat pekan lalu.

Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Luhut Panjaitan dan Menteri Rini Soemarno untuk mengkaji ulang porsi pendanaan proyek kereta cepat jadi 10 persen untuk Indonesia, dan 90 persen Cina. Anda melihat ada problem apa?

Sebenarnya masalah kereta cepat sudah saya beri masukan sejak awal. Kalau saya ulangi, saya mengungkit masa lalu. Intinya, sekarang ini menjadi pembelajaran sajalah, tidak semudah yang kita pikirkan. Apalagi dengan negara asing. Harusnya kita siap dulu.

Jadi jangan membikin groundbreaking dahulu sementara tidak jelas perjanjiannya. Akhirnya, kan, seperti ini. Kita sudah mengingatkan dari awal. Memang saya tidak pada aspek ekonomi tapi pada aspek teknisnya.

Setidaknya, perjanjian seperti ini menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia. Kalau buat perjanjian, belum jelas, jangan melangkah dahulu. Ini melangkah dahulu tapi perjanjian belum jelas. Sudah salah langkah, mau gimana lagi?

Kalau salah langkah, yang rugi kita sendiri seperti sekarang ini. Dari 60 persen menjadi 10 persen. Daripada nanti mangkrak, kan, ya sudah menanglah pihak sana. Kalau belum cermat, jangan dikerjakan dahulu. Harus matang. Kalau sudah begitu, kita salah langkah. Yang malu, kan, bangsa sendiri bila proyek ini tidak diteruskan.

Telanjur percaya. Kita sudah keluarkan duit sementara yang janji (perusahaan Cina dan Bank Pembangunan China), satu Yuan pun belum keluar.

Iya, pintar dia, bodoh kita. Begitu percaya dengan orang dekat yang memberi masukan. Yang tanggungjawab itu orang dekat karena memberikan masukan.

Siapa yang memberikan masukan kepada presiden tidak benar itu? Memberikan masukan itu harusnya mereka tanggung jawab!

Presiden Jokowi mengambil langkah terlalu cepat tanpa pertimbangan matang?

Iya, terlalu tergesa-gesa. Ini menjadi polemik lagi. Artinya kita harus berhati-hati. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi bangsa ini. Sudah jadi bola politik juga, kan.

Apa perubahan skema pendanaan menjadi salah satu cara menyelamatkan proyek?

Iya, daripada mangkrak.

=======https://tirto.id/uang-satu-yuan-pun-belum-keluar-untuk-kereta-cepat-ctEh=======

Enak saja bilang presiden kita kita bodoh