Rimanews – Pemerintahan Joko Widodo mendapat petisi dari pihak yang mengatasnamakan Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk melakukan sejumlah langkah strategis sebelum mengeksekusi kebijakan melarang impor borongan.
Per tanggal 10 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani membentuk satgas yang terdiri dari dirjen Bea cukai, Polri, TNI untuk menghentikan kegiatan impor borongan. Untuk diketahui, impor borongan telah berlangsung belasan tahun. Sekian lama itu juga ekosistem dan populasi pengusaha barang impor dalam skala UKM telah terbentuk.
Pelarangan yang dinilai mendadak dan tanpa sosialisasi tersebut menyebabkan tertahannya modal dan barang-barang yang sudah dipesan , baik di pelabuhan, direexpor, atau pun di negara asal.
Akibatnya, sejumlah pelaku bisnis UKM di tanah air pun dirugikan di tengah lesunya perekonomian mikro saat ini. Efeknya setiap elemen di rantai distribusi yang panjang juga terkena dampak mengingat sebagian besar barang impor tidak diproduksi di dalam negeri. Kondisini ini dinilai oleh pelaku UKM dapat mengakibatkan lonjakan inflasi, pailit, kredit macet dan PHK sehingga menyengsarakan rakyat kecil.
Oleh sebab itu, melalui laman [url=http://www.change.org,]www.change.org,[/url] asosiasi tersebut melayangkan petisi dengan judul “Pak Jokowi: Red Line Impor Borongan Membahayakan Perekonomian Negara” yang meminta Presiden Jokowi supaya:
1. Mensupport produksi UKM dalam negeri terlebih dahulu sebelum menghentikan impor borongan secara total.
2. Amnesty untuk barang-barang yang tertahan saat ini sehingga modal UKM bisa dialihkan untuk persiapan produksi dalam negeri.
3. Penertiban impor borongan yang lebih terkoordinasi dengan pengusaha UKM.
4. Sosialisasi pembatasan tenggat waktu impor borongan sehingga tidak terjadi penumpukan modal di luar negeri.
Petisi dengan slogan "Yang atas diberi amnesti, yang bawah diberi subsidi, yang tengah jangan dibiarkan mati" sampai berita ini diturunkan telah mendapat dukungan 2267 dari netizen.
Sumber
