Kekalahan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta adalah pukulan berat dalam 2 tahun awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemenangan Anies Baswedan (dan Prabowo Subianto di belakangnya, bekas lawannya dalam Pilpres 2014), dalam perang di ibu kota itu, mencerminkan walau popularitas Presiden Jokowi tak melorot, namun seteru dalam Pilpres 2019 nanti itu sudah menancapkan kuda-kuda yang kuat untuk pertarungan pembalasan.

Jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting pada Juni menunjukkan 67 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi; meningkat dari 59 persen pada 2016 dan 51 persen pada 2015. Elektabilitas Jokowi juga masih tinggi, 34,1 persen berbanding 17,2 persen yang memilih Prabowo.

Ketika Ahok divonis 2 tahun penjara dan langsung harus menjalani hukuman pada awal Mei lalu, Jokowi sedang di Papua, provinsi paling timur, meresmikan jalan baru di gigir pegunungan Jayawijaya yang nyaris tak pernah disentuh pembangunan infrastruktur sejak Indonesia merdeka. Minggu sebelumnya ia ada di Aceh, provinsi terbarat nusantara.

Sudah sejak awal dengan konsep Nawacita-nya, Jokowi ingin mengubah orientasi pembangunan dari Jawa sentris ke Indonesia sentris. Pada 2 tahun usia pemerintahan Oktober 2016 lalu, ketika kasus penistaan agama dengan sasaran Ahok sedang dimasak, Jokowi menunjukkan pembangunan fisik di pelosok dan pulau-pulau terluar. Contoh terbaik adalah diresmikannya Bandara Miangas, di Kabupaten Kepualauan Talaud Sulawesi Utara yang hanya berpenduduk 750 orang dan ribuan burung. Lalu harga premium di Papua sama dengan harga di Jawa.

Selama 2 tahun awal itu pemerintah menggelontorkan Rp 313.5 triliun untuk membangun infrastruktur, termasuk waduk-waduk, jalan, jembatan, dan pelabuhan perintis. Pada 2015 Jokowi telah membangun jalur rel kereta api sepanjang 179,33 km dan 271,5 km tahun berikutnya. Selama 2016 ia membangun 8 waduk baru, 22 sedang dibangun, 387 situ baru, dan rehabilitasi 71 situ.

Seperti dikutip kerjanyata.id, sampai Oktober 2016, 170 juta rakyat Indonesia telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, termasuk didalamnya 91 juta penerima bantuan iuran Kartu Indonesia sehat (KIS). Selama itu juga ia telah memangkas 3.032 Peraturan Daerah (Perda).

Jokowi juga menepati janjinya untuk memotong subsidi bahan bakar pada 2015 dan mengalihkan Rp 230 triliun ke kas pemerintah.

Jokowi juga tak menyembunyikan di tengah-tengah “kerja kerja kerja” itu, Indonesia memiliki tantangan besar di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil itu: ketimpangan ekonomi. Yang kaya hanya berjumlah sangat-sangat sedikit, yang miskin terus bertambah banyak. Walau ada kegembiraan sedikit, yaitu tingkat kemiskinan berkurang dari 13,3 persen pada 2013 menjadi 10,7 persen pada 2016. Tingkat pengangguran pada titik 5,33 persen adalah yang terendah sejak 1999.

Pencapaian terpenting Jokowi di bidang politik adalah konsolidasi basis kekuasaan. Jokowo sukses merangkul sebagian besar pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan memberikan kursi kabinet bagi Partai Golkar dan PAN. Sebelumnya kabinet hanya diisi wakil PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura. Hanya tinggal Gerindra dan PKS yang di luar.

Lanjut:
Yang Terlupakan:
http://koransulindo.com/jokowi-setel...ari-di-istana/

Presiden Joko Widodo/Straittimes.com