itoday - Sejumlah media memuat dalih Pemerintahan Joko Widodo terkait utang luar negeri yang mencapai Rp 4.430 triliun per Mei 2017. Salah satunya, penegasan Istana, bahwa Pemerintahan Jokowi ‘mewarisi’ utang pemerintahan sebelumnya, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Juru bicara Partai Demokrat Rachland Nashidik kecewa dengan dalih pemerintah soal utang luar negeri. Rachland membandingkan utang RI era SBY dengan Jokowi. Dalam 10 tahun, yakni 2004 - 2014, utang RI naik sekitar Rp. 1000 Triliun. Sedangkan era Jokowi, dalam tiga tahun utang RI naik Rp. 1000 triliun juga.

Menurut Rachland, saat mewarisi hutang dari era Presiden Megawati Soekarnoputri, SBY tidak mengeluh atau menyalahkan Megawati. “SBY juga warisi utang tinggi dari Mega dengan debt to GDP ratio yang tinggi pula.Tapi dalam 10 tahun, SBY cuma nambah utang Rp. 1000 T. Saat warisi hutang dari Mega, SBY tak mengeluh atau salahkan Mega. Sebagai Presiden, ia konsekuen. Malah sukses turunkan debt to GDP ratio,” tegas Rachland melalui akun Twitter @ranabaja.

Tak hanya mewarisi utang dan debt to GDP ratio yang tinggi, kata Rachland, dari Megawati, SBY juga mewarisi pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Rachland juga membeberkan “warisan” Megawati untuk SBY di luar masalah perekonomian. “Yang diwariskan Mega pada SBY bukan cuma debt to GDP ratio tinggi. Tapi juga politik yang berdarah: Papua bergejolak setelah Theys dibunuh. Dari Mega, SBY juga warisi konflik separatisme memuncak di Aceh. Konflik agama di mana-mana. Juga masa pemerintahan Mega: Munir dibunuh,” beber @ranabaja.

@ranabaja mengakhiri cuitannya soal warisan Megawati kepada SBY dengan menulis: “So, Pak Jokowi, utang meroket ekonomi melambat daya beli melemah ini tanggungjawabmu. Anda bisa lempar handuk tapi tidak lempar kesalahan.”

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan, bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah mencapai Rp 250 triliun. Selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, bunga utang bertambah hingga Rp 750 triliun. "Ketika beliau menjadi Presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan (24/07).

IToday