itoday - Di era Orde Baru penguasa memakai stigma PKI. Saat ini, apabila ada pihak yang terlalu banyak bicara perspektif Islam maka akan dituduh HTI.

Penegasan itu disampaikan Ketum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyikapi stigmatisasi HTI yang dituduhkan kepada pihak-pihak yang “berani” bicara dengan perspektif Islam.

“Orde baru pakai stigma PKI, Sekarang, bila terlalu banyak ngomong perspektif Islam maka akan dituduh HTI. Stigmatisasi yang mengerikan,” tulis Dahnil Anzar di akun Twitter @Dahnilanzar.

Pemerintah hingga kini terus mencari tahu para pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen, yang terindikasi ikut menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan pihaknya masih mencari landasan hukum untuk para aparat negara yang pernah menjadi anggota HTI. Sanksi yang dicari, baik dari sisi undang-undang maupun peraturan pemerintah (PP).

"Jadi saya cari pasal yang melarang itu sekaligus undang-undangnya. Nanti kalau pasal menyatakan jelas, pasti ada sanksi," kata Asman Abnur seperti dikutip viva (24/07).

IToday