Oleh: Bhakti Hariani / FER | Sabtu, 22 Juli 2017 | 15:43 WIB

Jakarta - Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga menilai, kalangan pejalan kaki menempati kasta terendah dalam perancangan dan pembangunan kota. Secara umum, akses yang dibangun lebih mengutamakan kendaraan bermotor.
"Nasib trotoar dan pejalan kaki memang kerap terabaikan. Apalagi penegakan hukumnya juga lemah dan tidak berjalan," kata Nirwono kepada
Suara Pembaruan , Sabtu (22/7).



ebih lanjut, Nirwono mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan jelas mengatur peruntukan trotoar hanya untuk pejalan kaki apapun alasannya, termasuk kemacetan.
"Pihak berwajib dan pemerintah daerah tentunya harus lebih serius dalam menegakan aturan hukum terkait trotoar bagi pejalan kaki," kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata Nirwono, hingga saat ini belum memiliki rencana induk trotoar. Menurutnya, pembangunan trotoar masih dilakukan secara parsial. Selain itu, trotoar yang sudah ada pun belum ramah anak, lansia dan ibu hamil serta penyandang disabilitas.

"Tidak ada perlindungan keamanan dan keselamatan bagi kalangan pejalan kaki," kata Nirwono.

Menurutnya, dari total panjang jalan di Jakarta, baru 10 persen yang memiliki trotoar. "Sedangkan trotoar yang benar-benar ramah pejalan kaki, ibu hamil, anak-anak dan penyandang disabilitas baru sebanyak satu persen," tambahnya.

http://www.beritasatu.com/megapolita...-terendah.html

Mari kembalikan fungsi Trotoar DKI

Jangan sampe semua trotoar dimari jadi kaya gini
👇
👇
👇
👇