Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menjadi salah satu Fraksi yang walkout dalam penetapan Rancangan Undang-undang Pemilu di sidang paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7) dini hari.

PKS bersama Gerindra, PAN dan Demokrat menolak salah satu poin dalam RUU Pemilu yaitu presidential threshold diputuskan tetap pada 20-25 persen. Mereka ingin presidential threshold 0 persen.

Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membantah pihaknya ingin presidential threshold 0 persen karena ingin mencalonkan sendiri Presiden pada Pilpres tahun 2019.

Dia beralasan presidential threshold 0 persen untuk mengakomodir partai-partai baru mau pun partai politik yang tak memiliki suara di DPR agar dapat mengusung calon mereka masing-masing. Dia mencontohkan partai baru, seperti Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama, Perindo yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjodan Partai Bulan Bintang pimpinan Yusril Ihza Mahendra yang tak punya suara di DPR harus pula diperbolehkan mencalonkan Presiden.

"Masa Pak Yusril enggak boleh nyalonin Presiden? Jadi sekali lagi bukan karena PKS ingin mencalonkan. Tidak," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

Hidayat menambahkan, seharusnya masyarakat disuguhkan oleh banyaknya calon presiden pada Pilpres mendatang. Alasannya, agar masyarakat dapat diberikan banyak alternatif untuk memilih pemimpinnya.

"Karena kami ingin melaksanakan konstitusi agar rakyat mempunyai alternatif yang banyak," ujar dia.

Hidayat lantas mendukung apabila ada sejumlah pihak yang ingin mengajukan judicial review UU Pemilu yang baru disahkan itu ke Mahkamah Konstitusi.

"Bagi yang menggugat ke MK lakukanlah segera. Tapi juga dengan cermat jangan asal gugat kemudian ternyata lemah dan kalah," ujar Wakil Ketua MPR ini