JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai sumber ketimpangan kesejahteraan di Indonesia terutama berasal dari utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta impor pangan dan barang konsumsi.

Apabila pemerintah berniat sungguh-sungguh menangani masalah ketimpangan, tidak ada pilihan lain kecuali mengoreksi kebijakan keliru utang BLBI yang menyebabkan utang negara mencapai hampir 4.000 triliun saat ini.

Selanjutnya, untuk mengurangi kebergantungan pada impor yang sangat masif, pemerintah perlu membangun industri substitusi impor pangan dan barang konsumsi.

Selama ini, upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan ketimpangan melalui berbagai program sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), terbukti tidak efektif.

Faktanya, jumlah penduduk miskin malah bertambah dan tidak mampu memandirikan rakyat miskin. Anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan, Gunawan, mengatakan memang beban utang itu warisan dari pemerintahan sebelumnya.

Namun, pemerintahan sekarang semestinya tidak melanjutkan kebijakan keliru utang BLBI yang membuat kapasitas APBN untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat menjadi sangat minim. “Jadi, koreksi pada pengelolaan APBN ini justru harus jadi kerja utama pemerintahan hari ini.

Perbedaan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya adalah kebijakan alokasi APBN, itu nyawa sebuah negara,” kata dia saat dihubungi, Kamis (20/7).

Terkait impor pangan, Gunawan menegaskan sungguh disayangkan Indonesia yang memiliki sumber daya pertanian begitu besar justru bergantung pada impor, hingga mencapai 12 miliar dollar AS atau sekitar 160 triliun rupiah setahun, untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan.

Ini mengakibatkan keuntungan perusahaan importir berlipat ganda, jauh lebih besar dari keuntungan petani dan industri nasional. Padahal di perdesaan, penduduk 40 persen terbawah adalah petani produsen pangan yang hidup pas-pasan, jika tidak merugi.

“Di sisi lain, keuntungan dari sektor pangan hanya dinikmati oleh 5 persen penduduk kelas atas yang merupakan importir, pedagang, pengumpul, dan pengatur pasar. Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan situasi seperti ini,” papar Gunawan.

Sebagai buktinya, lanjut dia, bisa dilihat dari kondisi sembilan provinsi dengan rasio gini tertinggi, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jatim, Jabar, dan Sulawesi Tenggara yang merupakan sentra penghasil pangan nasional. Rasio gini yang tinggi mencerminkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Petani Miskin

Sebelumnya, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menilai dalam lima tahun terakhir, upaya pemerintah menurunkan ketimpangan sangat lambat, meskipun indeks gini kini turun ke angka 0,39 dari 0,41.

Ini terutama akibat tersendatnya peningkatan kesejahteraan penduduk miskin terutama petani. Di sisi lain, impor pangan dan barang konsumsi makin membanjiri pasar sehingga menekan harga pembelian di level petani dan produsen.

“Buktinya, nilai tukar petani (NTP) dan upah riil buruh tani menurun dibandingkan tahun 2014.Ini menunjukkan harga hasil pertanian naik lebih rendah dari harga barang dan jasa yang dibeli petani.

Artinya, petani makin miskin,” ungkap Bhima. Gunawan juga memaparkan selain memboroskan devisa, impor yang sangat masif tanpa kendali bakal memicu pelemahan nilai tukar rupiah yang pada akhirnya mendorong inflasi.

Padahal, inflasi yang tinggi berpotensi meningkatkan kemiskinan karena menggerus daya beli masyarakat. “Jadi, sumber terbesar inflasi adalah pelemahan rupiah akibat impor yang masif.” YK/SB/WP

Share on FacebookTweet ThisShare on Google PlusPin This

http://www.koran-jakarta.com/utang-b...r-ketimpangan/


ruled by neolib