Pada tanggal 10 Juli, Bupati Banyumas membuat Surat Edaran (SE) yang berisi larangan untuk ojek online beroperasi di Puwokerto dan sekitarnya. Dinas Perhubungan Banyumas, Sugeng Hardomo mengatakan bahwa pemerintah melarang ojek online karena tak berizin.

Kebijakan Bupati Banyumas tersebut langsung mendapat reaksi negatif dari warga Banyumas. Mereka menganggap pemerintah telah mengambil tindakan yang sewenang-wenang. Padahal, seharusnya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tidak mendiskredistkan salah satu pihak.

Apalagi, bagi warga keberadaan ojek online, terutama Go-Jek yang sudah mulai beroperasi di Purwakarta sejak tanggal 5 Juli, sangat membantu masyarakat. Segala kegiatan warga jadi lebih mudah sejak keberadaan Go-Jek di wilayahnya.

Mereka pun membuat petisi, agar pemerintah setempat mencabut larangan ojek online beroperasi di wilayahnya.

Berikut isi petisi warga Banyumas yang Transwatch kutip dari change.org:

Banyumas dimudahkan dengan moda transportasi yang sangat membantu kami berkegiatan yang berupa ojek online pada 5 Juli 2017. Kami, warga Banyumas merasa sangat terbantu dengan adanya sarana tersebut, sangat mudah dan harganya kami rasa sangat terjangkau.

Hal ini tidak berlangsung lama karena Bupati mengeluarkan Surat Edaran pelarangan Ojek Online dengan alasan bisa menimbulkan masalah sosial dan keamanan dengan didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014.

Kami Warga Banyumas merasa aneh dengan diterbitkannya edaran tersebut, karena dengan adanya sarana transportasi online tersebut juga membuka lapangan kerja buat beberapa warga masyarakat. Kenapa tiba-tiba Pak Bupati mencabut angkutan online yang sudah ada dengan alasan akan membuat transportasi online serupa?

Ada dobel standar disini, satu merk dagang disuruh tutup dengan alasan keamanan bahkan mendasarkan UU sebagai payung hukum pelarangan, tapi akan membuka transportasi serupa. Aroma bisnis lebih kental daripada sekedar menolak dengan faktor kemananan.

Kami tidak keberatan dengan sarana apapun, tapi jangan menutup yang sudah ada dimana kami sangat berharap banyak untuk kemajuan kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pada umumnya. Oleh sebab itu kami memprotes dan mengimbau Bapak Bupati mencabut larangan tersebut dan bersaing secara sehat, persilahkan semua angkutan Online meramaikan Banyumas kita.

Petisi ini akan dikirim ke:

1. Menteri perhubungan
2. Bupati Banyumas
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Ganjar Pranowo
(change.org/tow)

Kemudian berikut isi petisi dari driver Go-Jek di Banyumas:

Keberadaan kami ojek online khususnya Go-Jek Purwokerto di Kota Purwokerto setidaknya mampu menyerap lapangan pekerjaan disisi yang lain juga kami memberikan kenyamanan dan keamanan kepada customer.

Menyangkut masalah kenyamanan dan keamanan, kami memnuhi standarisasi peraturan lalu lintas seperti: e-KTP, SIM C (roda2) aktif, SIM A (roda4) aktif, STNK taat pajak, SKCK aktif dan tidak memiliki keterlibatan hukum pidana.

Mohon kiranya bapak bupati mempertimbangkan keberadaan kami sebagai driver go-jek dikota ini.

Perlu bapak ketahui juga bahwa bentuk pelayanan Go-Jek tidak hanya mengantarkan penumpang ke tujuan, namun ada pelayanan lain seperti : Go-Food, Go-Shop, Go-Mart, Go-Send, Go-Win, Go-Tix, Go-Box, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glaim, Go-Auto, Go-Mad dan Go-Busway.

Kami dari paguyuban Go-Jek Satria yang merupakan mitra PT. Go-Jek Indonesia telah menjelaskan secara singkat keberadaan kami. Besar harapan agar bapak bupati bisa memahami dan mempertimbangkan untuk segera mengeluarkan izin operasional PT. Gojek Indonesia khususnya di Kota Purwokerto.

Salam Satu Aspal

Lihat: https://www.change.org/p/dukung-kebe...-di-purwokerto

Petisi ini akan dikirim ke:

Bupati Kabupaten Banyumas
Ir. H. Achmad Husein
(change.org/tow)

Sumber