JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang hari kemarin, Selasa (18/7/2017), ada lima berita dari kanal Ekonomi yang menarik perhatian pembaca.

Salah satunya adalah keterlibatan Setya Novanto dalam bisnis KTP bukanlah pertama kali. Sebelumnya di era Soeharto, dia pernah menjalankan bisnis serupa bersama keluarga Cendana.

Berita terpopuler lainnya adalah banyaknya warga China yang ingin hijrah ke luar negeri. Sejumlah isu yang mendorong mereka ingin beremigrasi yakni masalah polusi dan pendidikan.

Berikut adalah lima berita yang terpopuler di Kanal Ekonomi:

Separuh dari jumlah warga kaya di China mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri. Hal iu berdasarkan sebuah survei terbaru.

Adapun negara yang masih menjadi destinasi pilihan mereka adalah Amerika Serikat. Mengutip CNBC, Selasa (18/7/2017), di antara warga China dengan kekayaan mencapai 1,5 juta dollar ke atas, separuhnya mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri.

Bisnis kartu-kartuan sudah lekat dengan Setya Novanto sejak jauh hari sebelum dia terlibat dalam proyek E- KTP Kementerian Dalam negeri.

Ya, Setya Novanto merupakan salah satu politisi yang sekaligus pengusaha. Dia memiliki banyak bisnis yang terbentang di berbagai sektor.

Merujuk berbagai sumber, Setya Novanto sejak muda memang dekat dengan para petinggi Golkar. Bahkan dia juga dekat dengan Keluarga Cendana. Karena kedekatannya itu, Setya Novanto mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) melanjutkan sidang perkara nomor 22/KPPU-I/2016 antara PT Tirta Investama (Aqua) dan PT Balina Agung Perkasa (BAP) dengan PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale) terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam sidang lanjutan yang digelar Selasa (18/7/2017), KPPU memanggil saksi yang dihadirkan oleh investigator, yakni Yatim Agus Prasetyo. Yatim merupakan pemilik toko air minum kemasan di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka data pemantauan kapal atau Vessel Monitoring System (VMS) kapal-kapal ikan Indonesia melalui platform Global Fishing Watch (GFW) bukanlah tindakan yang tergolong membocorkan rahasia negara.

Sebab, data VMS kapal ikan bukanlah rahasia negara. Justru data VMS kapal ikan harus dibuka seluas-luasnya agar masyarakat luas bisa ikut memantau bila terjadi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated/IUU Fishing) di laut.

Pemerintah menyadari perlu adanya akselerasi program kebijakan agar jumlah penduduk miskin tidak terus melonjak. Pilihannya yakni perpecahan program pemerataan ekonomi.

"Harus bisa kami push," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,77 juta orang, atau 10,64 persen dari jumlah penduduk. Angka itu juga naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016 lalu.