Bergulirnya wacana reshuffle jilid 3 yang semakin memanas membuat publik langsung menyoroti beberapa menteri yang menurut mereka layak untuk diganti oleh Presiden Joko Widodo. Puan Maharani misalnya, setiap kali Presiden Jokowi berencana akan melakukan reshuffle kabinet, nama Puan selalu masuk dalam daftar menteri yang layak diganti oleh Presiden Jokowi menurut masyarakat, khususnya dari para netizen dan pakar politik.

Said Salahuddin, Peneliti Sinergitas Masyarakat Untuk Indonesia (Sigma), pernah memaparkan keheranannya saat Puan Maharani lolos dari reshuffle kabinet Jilid 1 pada tahun 2015 lalu, padahal tekanan publik kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Puan dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sangatlah menguat. Hal itu disebabkan karena netizen menilai kemampuan Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator PMK sangatlah jauh dari harapan masyarakat, terlebih lagi Puan sendiri tidak memiliki program yang jelas terkait wewenangnya sebagai Menko PMK. Said sendiri menilai pengaruh Puan Maharani di jajaran kabinet kerja masih sangat kuat, apalagi kalau dilihat dari backgroundnya sendiri sebagai anak dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Mengherankan juga Puan tidak diganti, berarti pengaruh Puan masih sangat kuat," katanya, kepada media, pada Rabu (12/8/2015).

Setelah itu di tahun 2016, jelang reshuffle kabinet jilid 2, lagi – lagi Puan Maharani juga menjadi sorotan publik. Bahkan beberapa netizen pada saat itu menilai, Puan memang sangat kebal dari ancaman reshuffle karena dirinya yang masih memiliki background yang kuat secara politik. Padahal secara kinerja, netizen menganggap Puan sendiri sangat tidak layak untuk dipertahankan.

"haha menteri di reshuffle, mau nanya Puan Maharani prestasinya apa ya? kok bisa aman," kicau akun Twitter @rithmaespinoza.

"Tiap isu reshuffle menggelinding kuat, cuma Puan Maharani yang tak ketar-ketir. Dia terbiasa berlindung di ketiak mamanya," ujar @Almubarak.

Hingga menjelang reshuffle jilid 3 nanti pun, Puan juga selalu menjadi sorotan. Terlebih lagi, Puan sempat membuat blunder dengan candaannya pada saat memberikan kata sambutan saat pembagian beras miskin (raskin) di Bali dengan mengatakan rakyat sebaiknya diet dan kurangi makan nasi. Pernyataan itu lantas menjadi viral dan ramai dibahas oleh publik melalui media sosial.

Selain Puan, ada juga Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu yang juga kerap disebut namanya setiap kali Presiden Jokowi ingin melakukan reshuffle, khususnya menjelang reshuffle jilid 3 pada tahun ini. Banyak pihak menilai, kinerja Ryamizard sebagai Menhan kerap menimbulkan polemik dan blunder secara politik.

Kebijakan yang dinilai berpolemik itu salah satunya soal program bela negara yang materi dan prakteknya cenderung semi-militer. Padahal, Ryamizard sebelumnya meyakini dan menyatakan perang modern tak memakai fisik atau proxy war.

"Ryamizard juga pernah mengatakan bahwa perang modern tak memakai senjata fisik, melainkan proxy war. Makanya, cara berpikirnya (Menhan) agak aneh" kata Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat mengisi diskusi "Dibalik Isu Resuffle Jilid III: Siapa Pantas Diganti?" di bilangan Tebet, Jakarta, Selatan, Selasa (17/01/2017).

Kemudian, sambung Ray, mayoritas anggaran Kemenhan pada APBN 2017 dari total Rp 108 triliun diduga dialokasikan untuk masalah terorisme. Padahal, masalah terorisme sendiri sudah ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang fokus pada masalah teror.

“Ini kan pemborosan anggaran,” jelasnya.

“Bingung juga. BNPT juga, ada juga di situ. Job desc-nya (deskripsi pekerjaan, red) perlu diatur, supaya tidak tumpang tindih,” kata Ketua Umum DPP Pemuda Perindra, Effendi Syahputra, pada sesi diskusi yang sama.

Sinyal akan dilakukannya reshuffle kabinet semakin tampak saat beberapa kali Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menterinya untuk melakukan rapat terbatas. Senin kemarin (17/07/2017), Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohanna Yembise, Menlu Retno Marsudi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Wamen ESDM Arcandra Tahar hingga Kepala BNPT Suhadi Alius, dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Merdeka.

Terkait rencana reshuffle jilid 3 yang diprediksi akan dilakukan pada bulan ini, Pakar ilmu politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk berharap nantinya reshuffle dilakukan atas dasar kebutuhan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, tanpa adanya tekanan politik dari pihak manapun.

"Kita berharap presiden mengganti menteri karena alasan kinerja yang kurang memuaskan," ujarnya.

Hamdi pun berpandangan, bahwa publik pun sebenarnya sangat berharap kepada Presiden Jokowi untuk mengganti menteri – menterinya dengan orang – orang yang memiliki kualitas dan mumpuni di bidangnya masing – masing.

"Kalau dari kebutuhan kita sebagai publik (rakyat), kita ingin menteri-menteri yang betul-betul mumpuni dan mau bekerja keras untuk memaksimalkan ekspektasi publik.'' Kata Hamdi.