Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan pemblokiran Telegram harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut yang bermuatan negatif. Konten negatif yang dimaksud antara lain, propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, gambar yang tak senonoh, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. "Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya, semua ada. Jadi harus diblok, karena kita anti radikalisme," papar menteri yang akrab disapa Chief RA, Jumat (14/7/2017).

Dengan temuan yang mengerikan itu, Rudiantara pun menyampaikan hal ini kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, untuk segera mengeksekusi pemblokiran Telegram. "Setelah berkomunikasi dengan mas Gatot (Panglima TNI), Pak Kapolri, mas Teten, ya sudah besok diblokir saja," lanjut Rudiantara di sela acara silaturahim bersama Dewan Pers di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Telegram adalah fasilitas chatting sejenis Whatsapp. Tapi mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai whatsapp, salah satunya adalah enkripsi end to end yang membuat pesan hanya bisa dibaca pengirim dan penerima. Inilah fasilitas chatting yang paling aman sementara ini dari "intipan" pihak ketiga. Saking amannya, maka Telegram menjadi fasilitas chatting favorit para teroris. Penemu Telegram, Pavel Durov, mengatakan bahwa channel ISIS di Telegram sudah mencapai 9 ribu pengguna. Dia dengan bangga meng-klaim bahwa Telegram melindungi privasi pengguna dengan keamanan tinggi dan keamanan itu juga berlaku untuk teroris.

Karena keamanan itulah maka pada tahun 2016, pengguna Telegram sudah mencapai 100 juta jiwa. Ini menjadi masalah besar untuk Indonesia. Perang melawan radikalisme dan terorisme di sini menjadi tidak efektif ketika pemerintah tidak bisa memantau kegiatan mereka. Apalagi Telegram tidak punya kantor perwakilan disini, sehingga tidak berkuasa untuk memberikan peringatan kepada Telegram. Paling efektif adalah blokir aja. Habis perkara. Telegram tercatat menjadi komando komunikasi pada serangan teroris di Paris, Turki dan St Petersburgh. Bahkan dari sejumlah teroris di Indonesia yang ditangkap, mereka mengaku belajar membuat bom dari channel Telegram. Jadi, apa yang salah dari pemerintah ? Tidak ada.

Pemerintah memang harus menunjukkan kedaulatan negara dengan tidak memperbolehkan aplikasi apapun beroperasi di sini tanpa seijin pemerintah. Ini juga untuk melindungi warga negara. Dan ancaman ini juga berlaku tidak hanya untuk Telegram, tetapi Youtube, Facebook dan semua aplikasi media sosial lainnya. "Lu cari makan di Indonesia, ikuti aturan Indonesia." Di blokirnya Telegram tentu memperkecil akses teroris untuk berkomunikasi dengan orang-orangnya. Mereka sementara ini terdiam sambil mencari alternatif komunikasi aman lainnya. Dan ini sebuah kemajuan, ketika pemerintah kita menunjukkan taringnya.