Tommy Diansyah, pemerhati masalah bisnis Forex (foreign exchange), menegaskan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), patut dicurigai dalam kasus Hadi versus perusahaan pialang PT Monex Investindo Futures dan PT SAM.

Sebab kata dia, Bappebti, dalam bisnis Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), tidak ada aturan yang betul- betul melindungi nasabah secara konfrehensif.

“Kalau kita buka website di Bappebti Indonesia (http://www.bappebti.go.id/id/home) dengan Bappenti atau Perdaganga Berjangka Komoditi di Amerika (http://www.cftc.gov/index.htm), sangat jauh berbeda. Kalau di Bappenti Indonesia tidak ada keterangan perlindungan terhadap nasabah. Tapi kalau di Bappebti Amerika dan negara lainnya sangat gamblang dijelaskan consumen protection (perlindungan konsumen),” jelasnya saaat wawancara khusus dengan citraindonesia.com, di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Sekedar tahu saja, bahwa media ini mewawancarai secara khusus Tommy Diansyah, adalah terkait dengan kasus jebolnya uang Hadi, seorang nasabah forex di PT Monex Investindo Futures dan PT SAM senilai Rp34 miliar dalam 16 hari.

Menurut Hadi, ia punya admin atau a qount onlinenya puluhan kali di reject, di delay dan bahkan volume transaksinya di spilit (pecah) oleh perusahaan itu. Misalnya yang ia transaksikan 50 lot, oleh perusahaan itu dipecah menjadi dua bagian yakni masing- masing 25 lot. Padahal sejatinya men-split volume transaksi nasabah itu tidak beoleh dilakukan oleh perushaaan itu.

Tetapi meski begitu, oleh Bappebti, tetap mengklaim bahwa transaksi Hadi dengan kedua perusahaan itu sesuai aturan yang berlaku alias normal. Bahkan Bappebti berkilah bawha masalah Split, reject dan delay tidak diatur dalam UU PBK No.10/2011. Ironis memang. Itu yang membuat hadi terus menuntut haknya kepada perusahaan itu melalui Bappebti, namun Bappebti juga tetap dengan pendiriannya.

Bertolak dari itulah Tommy Diansyah menyatakan petinggi Bappebti patut dicuriagi terlibat membela para pialang tersebut. Dan berlindung di celah lemahnya UU itu.

Ia juga memperlihatkan bahwa di US Commodity Futures Trading Commision (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS) pada kanal consumen protection, sangat jelalas dipaparkan terkait perlindungan nasabah, yakni:

1. Fraud awareness and prevention (Kesadaran atas pencegahan penipuan)
2. File a tip or complaint (Berkas keluhan dan tip)
3. Reparations program (Program reparasi)
4. Whistleblower program (Program pembocor rahasia)
5. Case status reports (Laporan status kasus)
6. Disciplinary history (Sejarah disiplin)
7. Education center (Pusat Pendidikan)
8. Resources (Sumber)

Sementara, di website Bappebti sendiri, tidak ada sama sekali dijelasin bagaimana langkah-langkah perlindunag terhadap nasabah. Hal inilah yang membuat seorang Tommy Diansyan dan stakeholder lainnya mencurigai keterlibatan Bappebti, yang katanya sebagai lembaga yang di percayakan melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan serta pasar fisik dan jasa.

“Bedakan sama Bappebti Indonesia, adanya hanya izin. BappebtI di http://www.cftc.gov/index.htmdijelaskan atau diatur bagaimana komplain, gejalanya apa, bagaimana syarat membuat complain, dan lainya,” jelasnya.

Dari perbedaan tersebut, Tommy menegaskan, bahwa Bappebti jelas-jelas tidak melindungi nasabah, yang ada malah sebaliknya, justru memanfaatkan nasabah. Sejatinya, supaya nasabah terlindungi hak- hak hukumnya, bikin peraturan baik supaya perdagangan multilateralnya meningkat. Tapi kalau aturannya semau gue, orang baik juga gal bakal mau bisnis Forex ini.

“Di Bappebti kan “i don’t care” masalah customer (nasabah). Mereka hanya care kalau ada pelatihan wakil pialang, kalau ada pelatihan izin, jadi orientasinya duit. Kalau soal izin, mereka nomor satu, 24 jam mereka buka izin. Pokoknya, kalau untuk izin dia cepat,” tandasnya.

Tommy mengaku, dirinya sangat kecewa dengan permainan kotor di lanag PBK di Indonesia, bukan saja nasabah-nasabah berkantong tebal yang tertipu atau sengaja ditipu di perusahanan Forex tersebut, tapi negara ini pun sangat dirugikan.

“Kasihan negara kita, karena Bappebti “i don’t care’. Padahal di luar negeri, permainan forex mereka lengkap untuk protection seperti yang ada di Jepang dan Singapura dan lainnya. Karena yang di Indonesia semuanya copy paste, seakan ter-link ke luar negeri,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Haryati mengatakan Hadi sebaiknya menempur jalur hukum melalui pengadilan arbitrase atau Bakti. (pemi)

oleh citraindonesia