Jakarta - Pemerintah China memprotes atas pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perubahan peta tersebut tidak menyentuh wilayah Laut China Selatan.

"Perubahan peta kita masih yang di daerah, nggak sampai South China. Jadi dalam zona 200 kilometer sedang kita kaji," kata Luhut di kantor BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Luhut belum menjelaskan upaya pemerintah dalam menanggapi keberatan pemerintah China tersebut. "Ya nanti kita lihatlah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri China menyebut pemakaian nama baru untuk perairan di utara Kepulauan Natuna sebagai hal 'yang tidak kondusif'.

"Negara-negara tertentu yang melakukan penamaan kembali, itu tak ada artinya sama sekali dan tidak kondusif dalam upaya mendorong standardisasi penamaan geografi," kata Geng Shuang, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, di Beijing, Jumat (14/7).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman telah mengumumkan secara resmi nama baru perairan di utara Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, yang diberi nama Laut Natuna Utara.

Deputi I Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan pemerintah memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut.