KRIMINALITAS.COM, Jakarta – RUU Pemilu dijadwalkan akan diputuskan pada rapat paripurna DPR RI, pada 20 Juli mendatang. Namun, kesepakatan soal Presidential Threshold masih menjadi permasalahan yang tak kunjung menemui titik temu.

Menyikapi itu, Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama mengatakan bahwa persyaratan Presidential Threshold sudah tak relevan digunakan untuk ajang Pemilu 2019.

“Pertama tidak logis kalau mengacu pada hasil (Pilpres) 2014. Ini nggak ada relevansinya lagi di 2019,” kata Rhoma di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Rhoma mengatakan, hal itu lantaran pada Pemilu mendatang, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilakukan secara serentak.

“Karena serentak menurut keputusan MK, maka tidak ada lagi threshold. Logikanya kan gitu. Logikanya dimana kalau serentak ada Presidential Threshold,” ucap Rhoma.

Diketahui, pembahasan Presidential Threshold ini masih belum disepakati lantaran partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, dan NasDem masih bersikeras agar Presidential Threshold tetap pada angka 20 persen.

Sementara beberapa partai lain menginginkan Presidential Threshold di angka 0-10 persen.