Beberapa hari yang lalu dunia siber Indonesia dihebohkan oleh keputusan pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kominfo) yang memblokir layanan telegram. (Yang diblokir adalah layanan via web dulu, kemudian akan diblokir yang aplikasi mobile-nya.) Pengelola telegram dianggap tidak kooperatif dalam memblokir layanan telegram untuk group-group yang terkait dengan terorisme.

Saya termasuk yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah ini. Menurut saya cara ini tidak efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, telegram bukan satu-satunya media komunikasi yang digunakan oleh teroris. WhatsApp dan aplikasi lain juga digunakan. Mengapa hanya telegram yang diblokir? Fitur yang ada di WA pun sama dengan yang ada di telegram. (Dahulu memang WA tidak memiliki fitur enkripsi sehingga mudah disadap, sekarang dia memiliki fitur itu.)

Kedua, keputusan pemerintah ini malah menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu melakukan (counter-)intelligence terhadap pengguna telegram. Ini makin menunjukkan bahwa telegram merupakan platform yang bagus untuk digunakan karena tidak bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia. Wah.

Ketiga, banyak orang (perusahaan, organisasi, individu) yang mengembangkan aplikasi di atas telegram ini. Aplikasi tersebut berbentuk “bot” (robot, chat-bot) yang dapat diprogram sesuai dengan perintah (teks) yang diberikan oleh pengguna. (Machine learning / artificial intelligence) Contohnya antara lain, early warning system, help desk, payment chatbot, dan seterusnya. Inovasi-inovasi ini terbunuh begitu saja. Telegram sekarang dapat dianggap sebagai “infrastruktur” seperti halnya YouTube.



Terakhir, kalau sedikit-sedikit blokir – trigger friendly – maka ada kekhawatiran akan apa saja yang akan dilakukan di kemudian hari. Ketidak pastian. Ini buruk bagi bisnis (dan penelitian).

Source Beliau Dosen Infosec ITB

Inilah kenapa, orang pintar nggak cocok tinggal di-Indo, lah pemerintahnya gini.. suram banget...