1. Masalah banjir

Syarat utama suatu wilayah bisa menjadi ibukota negara adalah tidak terdampak bencana alam, entah itu gempa bumi, tsunami, kebakaran asap, hingga banjir. Dan kalau berdasarkan hal ini Jakarta tentu tidak masuk kriteria sebagai ibukota karena bencana banjir selalu jadi langganan di sana. Bahkan sampai hari ini belum benar-benar ketemu solusi terbaik untuk menghilangkan banjir dari tanah Betawi itu.



Lalu bagaimana dengan Palangka Raya? Dalam banyak ulasan diketahui jika kota satu ini cukup aman dari bencana alam. Namun, ada lumayan banyak pemberitaan pula yang mengatakan jika Palangka Raya juga jadi langganan banjir. Jika berpatok pada syarat di atas, kota ini pun sebenarnya tak benar-benar masuk kriteria untuk dijadikan ibukota.

2. Risiko terkena imbas berupa asap

Seperti kita ketahui bahwa wilayah kalimantan kerap terjadi kebakaran hutan. Hal itu disebabkan oleh luasnya lahan hutan dan juga kemarau panjang di sana membuat hutan rawan kebakaran. Tentu kita masih ingat dengan bencana kabut asap yang melanda Kalimantan selama tiga bulan pada tahun 2015 silam.



Karena bencana tersebut, aktivitas masyarakat pun tak bisa berjalan seperti biasanya. Bahkan, sekitar 1.048 penerbangan di Kalimantan Tengah harus dibatalkan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bayangkan bagaimana jika ibukota benar-benar dipindah ke Palangka Raya dan bencana kabut asap terulang kembali.

3. Mayoritas tanahnya gambut

Pengamat lingkungan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menuturkan jika mayoritas tanah di Palangka Raya merupakan tanah gambut. Jenis tanah tersebutlah yang membuat hutan di Kalimantan Tengah mudah sekali terbakar. Namun, rupanya bukan hal itu saja yang harus dicemaskan.



Sebab, jenis tanah gambut juga membuat kota tersebut rawan mengalami krisis air bersih dan drainase yang buruk. Tentu bukan ide yang bagus jika kota yang dipilih sebagai ibukota negara mengalami krisis air bersih.

4. Kekhawatiran memusnahkan kearifan lokal di Kalimantan

Menyikapi wacana pemindahan ibukota ke Palangka Raya, Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran memang sangat mengapresiasi niatan tersebut. Namun, masih ada kekhawatiran perihal kearifan lokal di Kalimantan. Bagaimanapun juga, suku Dayak merupakan ‘tuan’ di Kalimantan. Munculnya kekhawatiran terkikisnya budaya Dayak memang bukan tanpa alasan.



Berkaca dari nasib budaya Betawi yang seolah terpinggirkan di Jakarta. Suku Betawi yang merupakan penghuni asli Jakarta seolah tak lagi menjadi identitas utama di Jakarta. Menurut Agustiar, urbanisasi ibukota dapat mengancam identitas Dayak itu sendiri.