Ada wacana menarik jelang reshuffle Jilid III yang rencananya akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini. Banyak publik menilai, Menteri Puan Maharani terkesan aman dari reshuffle karena dianggap memiliki keistimewaan khusus, sehingga muncul kesan, Presiden Joko Widodo enggan mengganti Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sebelumnya wacana akan digantinya Puan Maharani sempat bergulir di reshuffle kabinet kerja jilid II yang lalu. Namun nyatanya, posisi Puan Maharani sebagai Menko PMK tetap aman dan sampai saat ini Puan tetap duduk sebagai Menko PMK. Posisi Puan Maharani sebagai Menko PMK memang tak luput dari kontroversi. Banyak publik menilai, Puan Maharani belum memiliki kompetensi yang memadai sebagai seorang menteri apalagi sebagai Menteri Koordinator. Banyak pihak percaya, ia dipilih menjadi menteri hanya karena ia anak dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Sebagai anak Megawati, saya mengucapkan alhamdulillah. Sebagai keluarga Bung Karno, juga mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu buat saya merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang belum tentu semua orang miliki," kata Puan Maharani sesaat setelah dilantik menjadi Menko PMK beberapa waktu yang lalu

"Kalau orang berpikir bahwa hanya karena saya berasal dari satu keluarga kemudian alhamdulillah menerima amanah seperti ini, tolong juga dilihat bagaimana kinerja yang selama ini saya sudah lakukan.” Kata Puan menambahkan.

Namun nyatanya, setelah dilakukan survei kepuasan publik terhadap menteri – menteri di jajaran kabinet kerja sebelum dilakukannya reshuffle jilid 2, posisi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selalu berada dalam 5 posisi terbawah.

Penilaian itu didasarkan pada tidak jelasnya program Menteri Puan sebagai Menteri PMK. Misalnya mengenai program Revolusi Mental, publik menilai, program tersebut hanya membuang – buang anggaran untuk iklan dan pembuatan website saja. Beberapa netizen bahkan ada yang mengkritisi website revolusimental.go.id yang dinilai budgetnya terlalu berlebihan. Website yang berisikan wacana ideologis tentang revolusi mental itu disebut – sebut memakan budget hingga Rp 140 Miliar.

Salah seorang netizen yang ”usil” mengulik website itu menilai bahwa website revolusimental.go.id dari segi tampilan maupun fitur tidak menunjukkan website yang “Wah” layaknya website mahal berbudgetnya Miliaran Rupiah. Bahkan dia menilai, budget untuk membuat website tersebut paling mahal hanya memakan biaya Rp 20 juta saja.

Menyusul adanya komplain dari masyarakat terkait website tersebut, Asisten Deputi Kebudayaan Kemenko PMK Herbin Manihuruk akhirnya angkat bicara. Herbin akhirnya mengakui bahwa biaya pembuatan website tersebut sebenarnya belumlah menggunakan anggaran Rp 140 Miliar seperti yang di isukan.

"Memang ada anggaran yang disiapkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp 140 miliar, tetapi dari anggaran tersebut, satu rupiah pun belum ada yang digunakan untuk pembuatan website ini," ujar Herbin Manihuruk saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).

Herbin berdalih bahwa website yang diluncurkan tersebut hanyalah untuk uji coba dan hanya memakan biaya tak lebih dari 20 Juta.

"Banyak yang mengkritik, dan mengatakan bahwa anggaran besar tidak sesuai dengan kualitas web. Padahal ini baru uji coba, dan pembuatannya belum menggunakan anggaran Rp 140 miliar," kata Herbin.

Namun sejak pernyataan Herbin tersebut di tahun 2015, website tersebut masih tetap dengan tampilannya yang lama, belum ada perubahan sama sekali. Bahkan dari sosialisasinya pun, website tersebut cenderung terlupakan oleh publik dan jarang kedengaran lagi sampai saat ini.

Selain kontroversi program revolusi mental, Menteri Puan Maharani juga sempat disorot publik akibat pernyataan kontroversinya terkait kenaikan harga beras pada tahun 2016 lalu. Puan Maharani mengatakan pernyataan kontroversinya tersebut saat melakukan program penyaluran Beras Miskin di Provinsi Bali bersama dengan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Dalam sambutannya, Puan sempat berseloroh dengan mengatakan bahwa sebaiknya rakyat miskin melakukan diet dan jangan terlalu banyak makan nasi.

"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," gurau Puan saat memberikan kata sambutan.

Akibat pernyataannya tersebut, Puan pun akhirnya dicerca berbagai kritik dari masyarakat. Puan dinilai tidak cerdas dalam meminimalisir gejolak di masyarakat yang pada saat itu tengah mengeluhkan naiknya kebutuhan pokok. Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih bahkan menyindir pernyataan Menteri Puan tersebut dengan sebutan asbun atau asal bunyi. Henry menilai, Menteri Puan sebagai wakil dari pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi serta alternatif sumber makanan pokok jenis lainnya, tak melulu dengan beras.

"Yah, sekarang enggak buat warga miskin saja. Tapi seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber makanan pokok yang lainnya, selain beras masih banyak lainnya," ujar Henry saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Menurut Henry, jika memang Menteri Puan ingin menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat selain beras, seharusnya Menteri Puan memberikan solusi mengenai sumber karbohidrat apa saja yang bisa dijadikan alternatif selain beras kepada masyarakat. Bukan malah menyindir masyarakat dengan menyuruh mereka diet dan mengurangi makan.

"Kita selama cuma mengenal sebatas beras, padahal masih banyak lainnya, ada umbi-umbian, atau masih banyak lagi," tuturnya.

Dengan berbagai kontroversinya sebagai Menteri Koordinator PMK selama ini, apakah Presiden Joko Widodo akan tetap mempertahankan Puan Maharani sebagai Menko PMK?