Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri Inggris menyebut banyak kelompok ekstremis yang menyamarkan organisasinya sebagai badan amal keagamaan untuk meminta sumbangan pendanaan terorisme.

Akibatnya, banyak warga Inggris yang ikut berkontribusi mendanai kelompok ekstremis seperti teroris, meski kadang dilakukan tanpa disadari.

Menteri Dalam Negeri Amber Rudd mengatakan sumber paling signifikan bagi pendanaan organisasi ekstremis di Inggris berasal dari sumbangan-sumbangan kecil bersifat anonim dari masyarakat.

"Dan mayoritas sumbangan ini kemungkinan besar berasal dari individu-individu yang berbasis di Inggris. Dalam beberapa kasus, organisasi [ekstremis] tersebut bisa menerima ratusan ribu poundsterling selama setahun. Ini jadi sumber pendapatan mereka," tutur Rudd, Kamis (13/7).

Selain itu, di tengah meluasnya kekhawatiran akan pengaruh Arab Saudi dan sejumlah negara Timur Tengah terhadap ajaran radikal di Inggris, Kemdagri menemukan sumbangan dari luar negeri menjadi "sumber pendanaan yang signifikan" bagi sejumlah lembaga radikal.

Kemendagri memperingatkan, dengan datangnya dukungan asing, kelompok ekstremis dimungkinkan untuk memperluas penyebaran ideologi ultra-konservatifnya secara sosial kepada individu dan petinggi agama Islam di Inggris.

"Dan beberapa dari individu-individu tersebut telah menjadi incaran para ekstremis di luar sana," tutur Rudd.

"Walaupun begitu, bagi mayoritas kelompok ekstremis di Inggris, sumbangan luar negeri tidak menjadi sumber finansial signifikan,"

Rudd memutuskan tak mengungkap keseluruhan laporan kementeriannya tersebut karena alasan keamanan nasional, mempertimbangkan banyaknya data-data dan informasi pribadi yang tertera.

Dengan adanya laporan ini pemerintah akan secara langsung mengangkat isu-isu yang menjadi perhatian publik, yang didukung oleh bukti, bersama negara-negara lain terkait--meski tak menyebutkan negara apa saja yang dimaksud.

Juru bicara Kemendagri menuturkan, sejauh ini tidak ada komitmen dari pemerintah untuk mempublikasikan keseluruhan laporan itu.

"Hubungan diplomatik negara bukan menjadi alasan keputusan untuk tidak menerbitkan laporan ini secara keseluruhan," kata jubir tersebut seperti dikutip The Independent.

Sementara itu, keputusan ini ditentang oleh sejumlah politikus oposisi dan pengamat.

Pihak oposisi menegaskan bahwa publik Inggris secara luas berhak mengetahui semua pihak termasuk pemerintah, individu, dan kelompok domestik maupun organisasi asing yang disebut mendukung ekstremisme dalam laporan itu.

Ketua Partai Hijau, Caroline Lucas, menganggap keputusan kemdagri tersebut "sama sekali tidak jelas dan tidak dapat diterima."

Pemimpin Partai Demokrat Liberal, Tim Farron, bahkan meminta pemerintah untuk mempublikasikan setiap nama yang diduga mendukung ekstremis tersebut supaya memberikan efek jera dan malu.

"Laporan pemerintah tersebut juga mungkin telah mengidentifikasi badan amal dan institusi ekstremisme yang telah menerima uang dari pemerintah," tutur CEO Kelompok Kontra-Ekstremisme Quilliam, Haras Rafiq.

"Keamanan nasional hanya berdampak saat kita berbicara soal terorisme. Dan laporan ini tidak berkaitan dengan terorisme. Ini tentang pendanaan ekstremisme," katanya menambahkan.
https://m.cnnindonesia.com/internasi...kedok-teroris/