JAKARTA, KompasProperti - Setelah melontarkan program unggulan uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta April lalu, kini Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengeluarkan pernyataan baru.

Menurut dia, DP 0 Rupiah diperuntukkan bagi pekerja dengan penghasilan Rp 7 juta-Rp 10 juta per bulan.

Hal ini direspon negatif oleh masyarakat yang menilai program itu hanya menguntungkan segelintir orang.

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menganggap sejak awal program tersebut memang tidak jelas skemanya.

"Kan sudah kontroversial sejak awal, ini program apa sih? Apa hanya gimmick, mencari perhatian, atau halo-halo marketing saja. Kalau sekadar DP 0 persen caper-caper (cari perhatian), enggak ada isinya. Toh pengembang sudah banyak yang buat DP 0 persen," ujar Jehansyah kepada KompasProperti, Rabu (12/7/2017).

Jehansyah mempertanyakan program yang diusung Sandi, bagaimana sistem penyediaan rumahnya, dan seperti apa pilihannya.

Dia mencontohkan, program perumahan rakyat bisa berupa antara lain pembangunan rumah susun milik (rusunami) bersubsidi. Dalam hal ini, rusunami adalah delivery sistem.

Misalnya, pemerintah memberikan subsidi kepada pengembang yang bangun rusunami atau apartemen sederhana.

Sedangkan program DP 0 Rupiah tidak jelas. Tiba-tiba disebutkan nanti ada rumah di kampung yang harganya Rp 350 juta.

"Itu dibantu DP-nya, dikasih uangnya Rp 57 juta. Dari DP 0 persen jadi DP 0 rupiah. DP-nya sih ada, nanti masyarakat yang belinya ngga perlu bayar nanti dikasih pemerintah. Jadi 0 rupiah, bukan DP 0 persen gitu. Kan ngga jelas, jadi mau yang mana ini programnya," tutur Jehansyah.

Kalau program perumahan rakyat, imbuh Jehansyah, itu sudah jelas ada rumah sederhana tapak, rumah susun sewa (rusunawa), rusunami, rusunawa-beli, rumah swadaya, dan bedah rumah.

Program perumahan seperti itu sudah ada struktur organisasinya di pemerintah pusat. Adapun untuk Program DP 0 Rupiah tidak jelas bagian mana dari struktur organisasi pemerintah yang bisa menjalankannya

"Jadi itu bukan program. Itu hanya supaya menang pilkada-lah cari perhatian," sebut Jehansyah.