Isu reshuffle kabinet akhir – akhir ini semakin menguat, terlebih lagi Presiden RI Joko Widodo berkali – kali memberikan tanggapannya terkait penilaian beberapa Kementerian yang dipimpinnya. Presiden Joko Widodo sempat memberikan sinyal kuat terkait reshuffle kabinet tersebut saat memberikan sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). Dalam sambutannya, presiden menyampaikan bahwa kinerja pemerintahan haruslah memiliki target yang jelas demi memberikan hasil yang memuaskan untuk masyarakat luas.

“Saya bekerja memang selalu memakai target,” Ucap Jokowi

Baginya, apabila target pemerintah tidak tercapai, Presiden Jokowi menilai bahwa penting baginya untuk melakukan evaluasi bahkan mencopot menteri – menterinya yang dinilai belum mampu memenuhi target kerja yang diinginkannya.

“Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu,” ujar Jokowi.

Terkait kinerja Kementerian, baru – baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 2016. Berdasarkan laporan tersebut, ada total ada 3 kementerian yang menerima opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Adapun ketiga kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga mendapatkan sorotan karena mendapatkan predikat disclaimer. Menyikapi laporan tersebut, Presiden Jokowi mengaku tidak puas dan berharap kedepannya agar beberapa kementerian tersebut melakukan evaluasi total demi memperbaiki penilaian terhadap kelima kementerian tersebut.

“Jangankan disclaimer, WDP aja enggak boleh. Itu uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan. Saya mau ke depannya WTP itu jadi kebiasaan,” ujar Jokowi dalam pembacaan LKPP di Istana Bogor, Selasa (23/05/2017).

Tidak hanya itu, kinerja Menteri Koordinator Bidang Keuangan, Darmin Nasution juga dinilai sangat buruk, hal itu terbukti dengan semakin naiknya laju inflasi yang dianggap belum mampu ditangani oleh Menko Keuangan, Darmin Nasution. Bahkan Darmin sendiri mengakui laju inflasi Januari 2017 sebesar 0,97 persen menurut Badan Pusat Statistik (BPS) langsung membuat pemerintah kalang kabut dalam menyusun berbagai skema pengendalian yang diperkirakan masih akan terus terjadi. Untuk diketahui bahwa BPS mencatat, administered price mengalami inflasi sebesar 2,57 persen, volatile foods sebesar 0,67 persen, dan inflasi komponen inti sebesar 0,56 persen.

Selain itu, angka defisit anggaran pemerintah yang hampir menyentuh angka 3% juga dianggap sangat rawan sekali. Angka defisit yang mencapai 2,92% ini tentu saja sangat berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Defisit itu terjadi oleh karena beberapa faktor, diantaranya adalah kurang optimalnya program Tax Amnesty. Menurut Darmin, defisit anggaran melebar karena proyeksi pendapatan negara yang turun Rp 36,2 triliun menjadi Rp 1.714,1 triliun. Penerimaan pajak negara seret, pada semester pertama baru tercapai Rp 571,9 triliun atau 38,2 persen dari target.

Karena itulah, banyak pihak menilai bahwa situasi tersebut harus segera mendapatkan tindakan cepat dari pemerintah khususnya untuk Kementerian Keuangan.

SUMURNYA DISINI