Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyebut KPK bisa saja dibubarkan. Sebab menurut dia, tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai masa kerja lembaga antirasuah tersebut.

"Kapan idealnya berakhir, makin cepat korupsi diberantas ya makin cepat lembaga KPK berakhir karena zaman sudah berubah. Keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi," kata Yusril saat memenuhi undangan Pansus Angket dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut dia, nantinya tindak pidana korupsi bisa ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Namun Yusril tidak menjelaskan lebih lanjut kapan pembubaran KPK itu bisa dilakukan. Ia hanya menyebut pembubaran itu bisa dilakukan bila keadaan sudah normal.

"Jadi bukan berarti bahwa tetap ada sebagai korupsi tetap terus, enggak maksudnya itu supaya korupsi dapat diatasi kalau sudah normal yah kembali kepada jaksa dan polisi. KPK sudah tidak perlu lagi," ujar dia.



Yusril lantas membandingkan KPK dengan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib yang dibentuk Presiden Soeharto dalam rangka mengatasi ketertiban dan keamanan. Namun pada akhirnya Presiden Soeharto pun membubarkan Kopkamtib.

Menurut Yusril, pembentukan KPK dengan Kopkamtib identik karena berdasarkan keadaan yang membutuhkannya. KPK dibentuk untuk memberantas korupsi karena polisi dan jaksa dinilai tidak mampu melakukannya.

"Kita menganggap waktu itu, institusi yang ada Kejaksaan dan Kepolisian kurang efektif maka dibentuklah lembaga yang pada waktu itu seperti Kopkamtib yang memiliki kewenangan yang ekstraordinary dengan harapan bisa menuntaskan kasus kasus korupsi. Nanti kalau misalnya keadaan sudah berangsur normal, ya kembali lagi ke polisi dan jaksa. Itu harapan kita, tapi sampai hari ini enggak normal juga keadaan," kata Yusril.

Sumber: https://kumparan.com/taufik-rahadian...n-sudah-normal