Toko peralatan sekolah di sekitar gedung Pasar Jaya Cibubur, Jakarta Timur, itu tak berbeda dari kios-kios pada umumnya.

Beberapa dus menumpuk di depan ruang yang berkesan kumuh dan kapasitasnya tak lebih dari 10 orang tersebut. Di dalam, berbagai barang diletakkan tak teratur, mulai dari mesin foto kopi, komputer, alat print, tumpukan buku, boneka, hingga kipas angin kecil.

Di waktu-waktu tertentu, toko itu seolah menjadi magnet bagi para siswa Sekolah Menengah Atas. Bukan karena menjual barang tertentu, tapi karena memiliki fasilitas istimewa menerima pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Seorang pegawai toko yang merujuk dirinya dengan panggilan Abang, secara terbuka melayani pemilik KJP yang ingin mencairkan saldonya dalam bentuk uang tunai.

Ia menyebut setiap siswa yang ingin mencairkan dana KJP di tokonya dikenakan ‘tarif ‘10 persen.

Artinya, ia akan mendapat keuntungan Rp50 ribu setiap ada pelajar yang ingin mencairkan Rp500 ribu.

Abang menjelaskan, tokonya siap mencairkan dana KJP berapa pun jumlahnya.

"Kayak kemarin, ada anak SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ngambil lima juta," tuturnya, Jumat (7/7).

Tanpa tedeng aling-aling ia pun menawarkan jika ada yang ingin menjadi calo mencairkan dana secara kolektif.

"Bisa. Nanti Abang bilang potongannya 15 persen," lanjutnya.

Jumat sore itu, CNNIndonesia.com juga sempat menyaksikan seorang laki-laki berpostur seperti pelajar SMA menarik tunai Rp200 ribu di toko milik abang. Raut wajah sang pemuda tak menunjukkan rasa sungkan saat ‘menggesek tunai’ KJP miliknya.

Tak lama kemudian, datang sepasang laki-laki dan perempuan yang juga berpostur seperti pelajar SMA. Salah seorang dari mereka pun mencairkan KJP-nya. Entah digunakan untuk apa.

Jaja (56), seorang pedagang kopi dan mie di sekitar Pasar Jaya Cibubur, sempat memendam rasa heran melihat banyak pelajar di toko kecil tersebut.

Dalam kesehariannya, ia melihat berulang kali para pelajar datang tapi kemudian pulang dengan tangan hampa. Tanpa jinjingan atau kantong plastik di tangan mereka.

"Ada yang bilang, 'lagi nyairin KJP'. Ooh, habis itu saya mengerti," kata Jaja.

Setelah Ahok Dipenjara

KJP sendiri merupakan salah satu program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan pertama kali pada masa kepemimpinan gubernur Joko Widodo, 2012 silam.

Dengan memiliki KJP, para pelajar SD, SMP, hingga SMA/SMK di Jakarta mendapatkan berbagai bantuan untuk keperluan pendidikan, mulai dari gratis menggunakan Transjakarta, subsidi uang sekolah, hingga membeli peralatan alat tulis.

Pada mulanya, KJP berfungsi sebagai ATM. Para orangtua harus mencairkan dana dan baru menggunakannya untuk membeli berbagai keperluan.

Namun sejak Agustus 2015, ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur, mekanisme itu diperbarui. KJP kini hanya bisa digunakan untuk membeli barang di toko-toko yang memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank DKI atau Debit Prima. Sementara mekanisme menarik uang di mesin-mesin ATM atau teller diblokir.

Salah satu alasan perubahan sistem itu dikarenakan Pemprov DKI Jakarta menemukan banyak penyelewengan. Modusnya beragam, mulai dari digunakan membeli bensin hingga emas.

Pada awal 2016, jumlah pemegang KJP tercatat 692.002 rekening dengan jumlah dana tertampung per-Februari 2017 sebesar Rp 1,38 triliun.

Setiap siswa SMA bisa mendapatkan Rp390 ribu tiap bulannya, sementara siswa SMP Rp260 ribu dan SD Rp210 ribu. Jika masih ada uang tersisa di akhir tahun ajaran, maka dana sepenuhnya jadi tabungan siswa dan bisa digunakan di tahun ajaran berikutnya.

Dengan Ahok yang kini mendekam di tahanan Markas Komando Brimob, Depok, karena dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama, muncul kecemasan dana KJP akan kembali diselewengkan.

Lisa (22), pedagang tas dan sepatu sekolah di Lubang Buaya Jakarta Timur, mengatakan, ia kerap didatangi orangtua yang ingin mencairkan dana KJP secara tunai.

Dia mengaku fenomena itu terjadi kurang lebih sebulan setelah Ahok lengser dari jabatannya.

"Waktu itu kalau enggak salah pas baru mulai bulan puasa (Ramadan) deh. Itu pertama kali. Berarti, iya, setelah Ahok dipenjara," kata Lisa saat ditemui di tokonya, Jumat (7/7).

Lisa mengatakan, tidak hanya sekali dua kali diminta para orangtua untuk mencairkan KJP.

"Mereka berani ke sini kan karena ada tulisan 'menerima KJP. Tapi saya enggak berani. Yang punya toko juga melarang saya," ujar Lisa yang sudah bekerja selama kurang lebih dua tahun tersebut.

Hal serupa juga dialami seorang kasir toko peralatan sekolah di wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur. Berbeda dari toko di Pasar Jaya Cibubur, bukan para pelajar ingin yang mencairkan KJP.

"Enggak pernah anak sekolah yang mau cairin KJP di sini, Mas. Selalu ibu-ibu. Enggak pernah bawa anaknya juga," katanya.

"Kemarin ada lho, ibu-ibu. Coba Mas ke sininya kemarin jam segini, pasti bertemu," tuturnya.

Meski begitu, dia tidak menerima permintaan tersebut. Dia tahu bahwa KJP tidak bisa dicairkan dalam bentuk tunai. Pemilik toko pun sudah mengamanatkan dirinya agar menolak pencairan.

"Takut, Mas. Lagian, KJP kan cuma untuk beli peralatan sekolah doang," lanjutnya.

Rupanya, bisik-bisik permintaan untuk mencairkan KJP juga tak hanya terdengar di lapak para penjual peralatan sekolah, tapi juga penjual sembilan bahan pokok.

Saat Ahok menjabat sebagai gubernur, KJP memang sempat diperbarui sehingga bisa digunakan untuk membeli sembako. Caranya tetap sama, menggesek pada toko yang memiliki EDC.

Calo-Calo KJP

Seorang pemilik toko di Bambu Apus, Jakarta Timur, menyebut pada Mei lalu setiap harinya ia selalu mendengar permintaan untuk mencairkan KJP.

Namun, pria yang namanya tak mau disebutkan itu mengaku selalu menampik.

Pria yang sudah lima tahun membuka toko di Bambu Apus ini juga mengaku pernah didatangi dua orang yang menawarkan diri menjadi calo pencairan KJP. Akan tetapi, pemilik toko sembako tidak tertarik dengan tawaran tersebut.

"Kalau dapat satu orang, dia minta duit Rp50 ribu. Saya enggak mau. Kan KJP enggak boleh dicairin," ujarnya. (vws)