Jakarta - Senada dengan kepolisian, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa kasus hukum tetap berjalan meskipun bisa dilakukan rekonsiliasi sebagaimana dimintakan tersangka kasus dugaan pornografi Rizieq Shihab.

"Semua orang di Indonesia ini sebagai warga negara, ya tentu bisa diadakan rekonsiliasi terkecuali kita tidak rekonsiliasi yang mempunyai tindakan hukum. Tetapi saya tidak tahu persoalannya, saya tidak mengikuti. Tetapi bahwa rekonsiliasi saling itu bisa terjadi walaupun juga hukum tetap berjalan, ada batas-batasnya begitu, tetapi tentu butuh kajian lebih lanjut lagi," kata JK, Selasa (4/7).

Sebagaimana diberitakan, pihak kepolisian tetap akan melanjutkan kasus hukum yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, meskipun yang bersangkutan meminta dilakukan rekonsiliasi dan menyerukan revolusi. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono.

Rizieq yang masih berada di luar negeri tersebut, belum lama ini memang melontarkan seruan revolusi pascapermintaan rekonsiliasinya ditolak oleh pemerintah. Dalam permintaan rekonsiliasinya itu, ia meminta agar kriminalisasi terhadap ulama dihentikan.

Namun, upaya dialog dengan pemerintah telah dilakukan kubu Rizieq pada saat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Saat itu, kubu Rizieq yang dipimpin Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir dan sejumlah tokoh agama, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Sumber: Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/hukum/4398...an-rizieq.html

Dilepeh jik...

Tidak ada pilihan selain revolusi :