Jakarta - Pemerintah saat ini masih mengkaji proyek transportasi Kereta Jakarta-Surabaya. Dalam kajian itu pemerintah masih belum menentukan bakal menggunakan kereta cepat atau kencang dalam proyek Jakarta-Surabaya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan BPPT bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji jenis kereta yang cocok untuk proyek tersebut. Saat ini, pemerintah belum memilih untuk menggunakan kereta bertenaga listrik atau diesel.

"Nah jadi sekarang lagi dihitung. Sekarang kita mau pilih, apakah (pakai kereta) elektrik atau pakai diesel. Masing-masing ada plus minusnya," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Luhut mengatakan, bila memakai kereta bertenaga listrik, maka kereta dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam atau biasa disebut kereta cepat. Namun bila dengan diesel kecepatannya berkisar 150 km/jam atau disebut kereta kencang.

Untuk bisa menentukan jenis kereta yang akan digunakan nantinya, Luhut mengatakan, pemerintah perlu menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh BPPT dan Kemenhub.

"Ya sekarang studi-nya saja kita lihat dulu," kata Luhut.

Sementara itu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Kemenhub, Zulmafendi, mengatakan skema pengkajian yang dilakukan oleh BPPT diperkirakan akan selesai pada akhir Juli ini.

"Teknisnya, skemanya, akhir Juli atau awal Agustus sudah terlihat hasilnya," katanya.

Menhub: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Selesai 2020

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan memasukkan proyek pembangunan kereta dengan kecepatan 160 km/jam‎ rute Jakarta-Surabaya menjadi satu proyek strategis.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan dengan adanya kereta tersebut, masyarakat bisa dimanjakan berbagai pilihan pelayanan moda transportasi kereta api.

"Kita harapkan 2020 Jakarta-Surabaya sudah terbangun, karena itu menggunakan lintasan yang sudah ada kan ya, jadi kita tidak ada tambahan pembebasan tanah," papar Budi Karya di Gedung DPR RI, Rabu (5/7/2017).
‎Proyek ini, sampai sekarang masih dikaji oleh Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan juga melibatkan Jepang, dalam hal ini JICA.

Jepang menjadi negara yang ditawari pemerintah untuk menggarap proyek ini. Bahkan Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri sudah beberapa kali terbang ke Jepang untuk menindaklanjuti proyek ini.

Opsi yang coba dilakukan dengan Jepang soal proyek ini, dikatakan Budi Karya, melalui skema‎ business to business. Padahal selama ini mega proyek kereta, seperti MRT yang juga bekerjasama dengan Jepang, dilakukan dengan skema goverment to goverment.

"‎Jadi memang Jakarta-Surabaya sudah menjadi arahan pemerintah untuk segera dibangun, kita akan melihat apakah itu akan melalui loan yang jangka panjang sekali apakah b to b, akan kita finalisasi. Tapi yang penting adalah kita menyelesaikan desainnya dulu," terang Mantan Dirut Angkasa Pura II itu.