JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

"Utamanya Bappenas yang lead bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya," kata Bambang

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.

Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.

Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.

Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang.

Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.

"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnya," kata Bambang.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan kajian rencana pemindahan ibu kota selesai tahun ini.

Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa. Saat ini, ibu kota Republik Indonesia berada di DKI Jakarta.

"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.

Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.

Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang.

Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.

"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," kata Bambang.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.


Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.

Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

Pemerintah Ajak Swasta Danai Pembangunan Ibu Kota Baru

Jakarta - Pemerintah terus mematangkan kajian terhadap rencana pemindahan Ibu Kota. Pemindahan Ibu Kota sendiri membutuhkan dana yang besar, sementara pemerintah tidak mau membebani APBN.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan saat ini pemerintah berencana untuk mendorong skema Public Privat Partneship (PPP), yakni dengan mengajak pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pendanaan.

"Kita akan dorong model PPP lah, ya artinya partisipasi swasta juga kita libatkan," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Bambang juga mengatakan, pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kajian perpindahan Ibu Kota supaya realisasinya juga dapat segera berjalan. Kajian perpindahan Ibu Kota itu ditargetkan dapat selesai tahun 2017 ini.

"Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya, mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya, sehingga 2018-2019 itu sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan saat ini pulau Kalimantan yang dinilai paling potensial untuk mendirikan Ibu Kota baru menggantikan Jakarta. Namun demikian, dirinya masih belum menentukan dimana tepatnya Ibu Kota baru akan berdiri.

"Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya dimana Kalimantannya itu yang masih kita finalkan," tuturnya.