Baru-baru ini kembali muncul isu perombakan kabinet. Salah satu isu yang paling ramai dibicarakan adalah soal reshuffle terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Isu tersebut mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan jabatan Panglima TNI yang selama ini diduduki Jenderal Gatot kepada orang lain.

Menanggapi isu tersebut, politikus Gerindra Elnino M Husein Mohi angkat bicara. Menurutnya soal reshuffle merupakan hak Presiden Jokowisepenuhnya.

“Jika menurut Pak Joko Widodo, panglima patut diganti, itu hak prerogatifnya sebagai presiden,” tuturnya, Kamis (29/6/2017), dilansir jawapos.com.

Meski begitu, Elnino menyarankan agar Jokowi benar-benar mengkaji dengan matang sebelum melakukan pergantian tersebut.

“Yakni untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan politik sesaat saja,” lanjutnya.

Selain itu, Elnino juga mempertanyakan alasan Jokowi kembali merombak susunan kabinetnya. Padahal, belum lama ini Jokowi telah melakukan perombakan.

“Apa presiden tidak capek gonta-ganti anggota kabinet terus,” katanya.

Meski perombakan kabinet merupakan hak Jokowi sepenuhnya, namun jika berulangkali mengganti susunan kabinet bisa diartikan bahwa pemilihan di awal tidak tepat.

“Bukankah gonta-ganti menteri menunjukkan bahwa ada kekeliruan presiden di saat dulu mengangkatnya? ya semoga tidak keliru-keliru lagi, Pak Presiden,” pungkas Elnino.

Isu reshuffle terhadap Jenderal Gatot bukan hanya sekali ini saja mencuat. Tahun 2017 ini, setidaknya sudah ketiga kalinya isu tersebut muncul ke permukaan.

Sebelumnya, isu pergantian Panglima TNI sempat muncul di akhir Januari 2017, kemudian isu tersebut kembali muncul pada akhir April 2017, kali ini lagi-lagi isu tersebut kembali membuat heboh.

Februari lalu, karena isu perombakan tersebut Jenderal Gatot juga sempat blak-blakan soal rencana pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW101). Sebab, menurut Gatot wewenang Panglima TNI soal alutista masih dibatasi.