REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi. Namun, tingkat kepuasan masyarakat dalam tiga bulan pertama ini masih rendah.

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi mengatakan, pada Oktober 2014 tingkat kepercayaan publik pada presiden mencapai 82.5 persen. Sementara kepercayaan terhadap wakil presiden sebanyak 78.9 persen. Saat responden ditanyakan pertanyaan yang sama pada Januari 2015, kepercayaan masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden meningkat. Masing-masing 82.9 persen dan 79.6 persen.

Namun, tingkat kepuasan masyarakat tidak setinggi tingkat kepercayaan tersebut. Meski mayoritas publik menyatakan cukup puas atas kinerja Jokowi-JK. Sebanyak 55 persen responden cukup puas terhadap Jokowi dan 54.2 persen cukup puas akan kinerja JK. Jika ditambahkan dengan yang menilai sangat puas, kepuasan terhadap Jokowi menjadi 61.6 persen, dan 59.3 persen terhadap JK.
Kepuasan masyarakat rendah ketika ditanyakan kinerja Jokowi di bidang ekonomi. Khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako, dan masalah TKI/TKW. Menurut Kuskridho, dari semua aspek itu kurang dari 50 persen masyarakat menilai baik atau sangat baik.

Kepuasan masyarakat juga menyangkut kebijakan yang dikeluarkan Jokowi menyangkut harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BB, bersubsidi pada 18 November 2014 ditentang 71.4 persen responden.
Kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Lebih dari 48 persen merasa berdampak besar dan sangat besar. Ditambah 29 persen merasa cukup berdampak.

Isu-isu yang berkembang selama 100 hari pemerintahan Jokowi, ujar Kuskridho juga mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi. LSI mengangkat isu Presiden Boneka untuk ditanyakan kepada responden.
Sebanyak 23.6 persen menilai Jokowi sebagai presiden yang dipengaruhi Megawati Soekarnoputri. Meski begitu, 55.8 persen tidak mempercayai Jokowi sebagai presiden boneka.

Lalu, isu blusukan juga masih dipandang sebagai pencitraan. Ini dinyatakan oleh 14.3 persen responden. Namun 69.9 persen masih mempercayai blusukan untuk memastikan pelayanan pemeirntah sampai ke masyarakat.