Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggelar konferensi pers terkait pertemuan tujuh perwakilannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan. Mereka secara tegas menolak jika permohonan dialog dikesankan datang dari pihaknya.

"Pertemuan kita dengan Presiden yang dikesankan ada kata meminta ketemu. Yang benar bukan meminta tetapi kami menggagas terjadinya dialog antara GNPF MUI dengan Presiden. Kata itu yang perlu kami garis bawahi," tutur Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).

Menurut Bachtiar, dialog untuk dapat menuntaskan permasalahan yang terjadi di Tanah Air merupakan kebutuhan bersama. Terlebih, hal itu dinilai sudah diamini oleh pernyataan Presiden Jokowi.

"Kenapa ini saya pertegas, karena Presiden sempat tiga kali berkata begini 'Seandainya terjadi dialog antara kita di 411 mungkin nggak akan ada judulnya 212, nggak ada lagi yang ini itu. Kemudian Presiden berbicara tentang yang lain, bagaimana program tentang tanah untuk rakyat yang kemudian Presiden juga berbicara bagaimana berusaha untuk menyeimbangkan ekonomi," beber Bachtiar.

Bachtiar menambahkan, "Terus balik lagi ke seandainya ada dialog di 411 maka nggak terjadi 212.
Berarti kami pikir wah ada gangguan frekuensi ini di tengah."

"Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Presiden juga ingin ini (dialog) terjadi. Berkali-kali kami ingin sekali berdialog. Menjadikan dialog sebagai jalan solusi dengan tidak melulu menjadikan mobilisasi massa sebagai sarana untuk meminta berjumpa," lanjut dia.

Pertemuan itu juga tidak mendadak terjadi begitu saja. Upaya realisasi gagasan GNPF MUI untuk duduk bersama Presiden Jokowi juga sudah lama dilakukan. Hanya saja segala cara itu seakan membentur pembatas yang menjadikan sulit hal itu terwujud.

"Itu kan kesannya mendadak, GNPF minta ketemu Presiden adalah salah besar ya. Jadi ini dari sebuah perjalanan panjang, dari 411 gagasannya. Dari kami kemudian ada momentum (Lebaran)," kata Bachtiar.

Dia mengungkapkan, pada malam terakhir Ramadan, pihaknya sudah duduk bersama Menko Polhukam Wiranto. Selanjutnya sehari sebelum Lebaran, juga telah menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang akhirnya berkoordinasi dengan Menko Polhukam untuk bertemu Presiden Jokowi.

"Paginya minta izin ke Presiden, Presiden kemudian menerima. Sebelum ini kami sudah ketemu, saya tiga kali datang ke Pak JK dan satu kali didampingi oleh Menkopolhukam. Tujuannya agar terjadi dialog ini, tidak mendadak," Bachtiar menandaskan.

Bertemu Jokowi, GNPF MUI: Presiden Tak Kriminalisasikan Ulama

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir mengatakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 25 Juni 2017 sempat menyinggung tentang dugaan kriminalisasi ulama. Presiden memberi tanggapan cukup baik atas dugaan itu. "Kami menyadari Pak Presiden tidak mengkriminalisasi ulama," ujar Bachtiar di AQL Islamic Center, Selasa, 27 Juni 2017.

Meski demikian, kata Bachtiar, orang-orang yang tergabung dalam GNPF MUI merasa tersudutkan dengan sikap pemerintah belakangan ini. "Kami merasa ada sematan antipancasila, intoleran, radikal, dan anti-NKRI diberikan pada kami,” katanya. Bachtiar menambahkan, kesan yang mereka dapat itu cukup beralasan karena kalau umat Islam berbuat salah, langsung ditangkap dan dipenjarakan.

Menurut Bachtiar, Presiden Jokowi memahami kerisauan GNPF MUI. Untuk itu, kata Bachtiar, presiden menilai perlu ada dialog serupa agar sikap pemerintah dapat dipahami secara benar. "Presiden Jokowi bahkan telah menunjuk langsung Menkopolhukam Wiranto untuk melanjutkan komunikasi ini," katanya.

Bachtiar kembali menegaskan, jika pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, bukan dirancang untuk rekonsiliasi. Namun upaya yang sudah dilakukan ini bisa menjadi awal dari rekonsiliasi.