SURATKABAR.ID - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir mengungkap beberapa hasil pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu poin yang dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi saat saat halal bihalal Idul Fitri adalah mengenai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Bachtiar menyatakan jika telah meminta Presiden membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dituduhkan kepada sejumlah aktivis Islam.

"Selama ini ada ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Karenanya dalam momentum halal bihalal ini kami meminta beliau untuk membantu mendorong penyelesaiannya dengan jalan dialog," ungkap Bachtiar Nasir dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6/2017), dikutip dari jpnn.com.

Selain perkara yang membelit Habib Rizieq, ia juga menyinggung tentang kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ustaz Muhammad Alkhattath.

Bachtiar juga mengungkapkan keinginannya agar Habib Rizieq segera kembali ke Indonesia dengan cara yang damai.

"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif," katanya.

Ia juga menyatakan jika Presiden telah memberikan arahan kepada pembatunya untuk segera mencari solusi.

"Presiden membuka komunikasi dan memberi saran kepada Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.

Bachtiar mengungkapkan kronologi pertemuan dengan Presiden. Ia menyatakan ini bermula dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin yang melakukan pembicaraan di Masjid Istiqlal.

"Setelah Menag berbicara dengan presiden (di sela-sela Salat Idulfitri) di Masjid Istiqlal dan berkoordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara," ujarnya

Plt Sekretaris GNPF MUI M Luthfie Hakim menyebutkan adanya perbedaan pandangan yang cukup bertentangan. Pemerintah merasa tidak melakukan kebijakan yang menyudutkan umat Islam, sementara itu pihak GNPF MUI menangkap perasaan umat yang belakangan ini seperti dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebinekaan.

"Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah dalam menjalankan programnya. Juga bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," tuturnya.

Sedang dibohongi atau mebohongi diri sendiri beserta umat?