Jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir (UBN) mengungkapkan, hasil pertemuan para ulama dengan Presiden Joko Widodo saat halal bihalal Idulfitri pertama. Intinya adalah para ulama meminta presiden menyelesaikan berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam.

"Selama ini ada ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Karenanya dalam momentum halal bihalal ini kami meminta beliau untuk membantu mendorong penyelesaiannya dengan jalan dialog," ungkap UBN dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6).

Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ustaz Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas. Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan.

"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif," katanya.

"Setelah Menag berbicara dengan presiden (di sela-sela Salat Idulfitri) di Masjid Istiqlal dan berkoordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara," ujar UBN yang juga alumni Pondok Pesantren Gontor ini.(esy/jpnn)



Pulang beib