Wajar Jika KPK Dituding Wadah Perhimpunan Bandit
MINGGU, 18 JUNI 2017 , 21:23:00 WIB



RMOL. Tujuan utama pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk menangani kasus-kasus kejahatan KKN yang luar biasa atau extraordinary crime.

Ketua DPRD Mojokerto Ngaku Baru Pertama Kali Disuap, Tiga Tersangka Lainnya Bungkam

Namun faktanya, kasus besar seperti skandal BLBI dibuat mengambang. Para aktor utama yang terlibat merampok uang negara ribuan triliun dibiarkan bebas berkeliaran.

Begitu kata Ketua Progres '98, Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (18/6).

"Hal ini tentu memberi citra buruk bagi KPK yang seolah berperan menjadi budak peliharaan dan penjaga kepentingan konglomerat serta koruptor kakap," tegasnya.

Faizal kemudian menjabarkan bahwa kasus BLBI ini sengaja dibuat berlarut-larut agar perlahan lenyap di tengah jalan. Ini merupakan modus perselingkuhan dalam kontrol koruptor besar untuk menipu rakyat dan melemahkan negara.

"Jadi wajar jika KPK dituding sebagai wadah perhimpunan para bandit bertopeng hukum yang bebas bertindak semaunya tanpa pengawasan secara transparan," tegasnya.

Tidak adanya prioritas dan neraca dalam penanganan kasus KKN hanya membuat KPK semakin menjadi liar dan mengkhawatirkan. Pertunjukan aneka operasi tangkap tangan (OTT) yang getol dilakukan KPK tidak lebih hanya sandiwara untuk mengelabui publik. Terkesan lembaga tersebut bekerja super sibuk namun esensinya menipu rakyat.

"Celakanya, KPK bahkan telah berpotensi menjadi lapak empuk bagi para makelar kasus yang disinyalir melakukan modus-modus pemerasan secara terselubung," sambung Faizal.

Semakin KPK membiarkan kasus BLBI dan skandal KKN besar lainnya, masih lanjutnya, maka patut dicurigai organisasi tersebut telah dimanfaatkan jaringan konglomerat untuk melemahkan keuangan negara.

"Sudah tepat DPR membuat Pansus Hak Angket guna mengevaluasi kinerja KPK. Harus audit investigasi untuk mengungkap dugaan aneka kejahatan yang tersembunyi di dalamnya," lanjutnya.

"Termasuk perlunya menghadirkan lembaga pengawas independen agar memastikan KPK fokus menuntaskan kasus-kasus korupsi besar," pungkas Faizal. [ian]
http://politik.rmol.co/read/2017/06/...mpunan-Bandit-


Anti-KPK, Fahri Hamzah Dinilai Perlu Disingkirkan Dari Kursi Pimpinan DPR
Jun 19 2017, 04:10

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menyingkirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR.

Ia menilai, Fahri anti terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Langkah pertama bikin Fahri Hamzah enggak ada di pimpinan DPR. Itu simbol. Karena yang begini ke KPK kan (Fahri), dan dia sudah dipecat dari partainya," kata Faisal saat diskusi bertajuk "Ke Mana Arah Pemberantasan Korupsi?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/6).

Pasalnya, lanjut Faisal, partai politik pengusung Jokowi saat ini mendominasi komposisi di parlemen. Oleh karena itu, Parpol pengusung presiden perlu dites komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Enggak usah muluk-muluk. (Presiden) Jokowi kan punya rekan koalisi. Total suaranya 69 persen. Ya tes saja komitmen enggak untuk pemberantasan korupsi," tegasnya.

Menurut mantan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Presiden Jokowi memiliki keleluasaan untuk memobilisasi partai-partai yang ada di DPR.

"Jokowi punya keleluasaan untuk memobilisasi partai, yang kecil-kecil saja dulu, kalau yang kecil enggak bisa, yang besar ya susah," pungkas dosen Fakultas Ekonomi UI ini.
https://www.merahputih.com/post/read...i-pimpinan-dpr

-----------------------------

Gua bayangin negeri ini akan jadi apa, bila KPK pun dituding sebaga bunker bandit-bandit

: