Jokowi soal presidential threshold: Masak kembali ke nol gitu loh
TS
aghilfath
Jokowi soal presidential threshold: Masak kembali ke nol gitu loh
Spoiler for Jokowi soal presidential threshold: Masak kembali ke nol gitu loh:
Quote:
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tetap berkeinginan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dalam rancangan Undang-undang Pemilu sebesar 20 persen. Menurut Jokowi, jika ambang batas pencalonan presiden itu merupakan bentuk konsistensi pembangunan politik dalam sebuah negara.
"Harus ada konsistensi sehingga ya kita ingin kalau yang dulu sudah 20 kan. Masak kita kembali ke nol gitu loh," kata Jokowi usai menggelar pertemuan secara tertutup dengan 20 ulama se-Jateng di Rumah Makan Mak Engking, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng Sabtu (17/6).
Jokowi mengatakan, mestinya semakin jauh melangkah maka pembangunan politik negara semakin konsisten dan semakin sederhana. Menurut dia, dengan konsistensi pembangunan politik, maka ke depan politik negara akan semakin lebih baik.
"Pembangunan politik negara harus konsisten menuju kepada penyederhanaan. Harus konsisten jangan sampai sudah ke sini, kembali lagi ke sini. Lah kapan politik negara kita akan semakin baik-semakin baik?" ucap Jokowi.
Jokowi mengaku sudah mengutus Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumol untuk membahas hal tersebut dengan DPR. Soal apakah pemerintah yang dipimpinya apakah akan mengeluarkan opsi peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Jokowi membatahnya.
"Ini kan belum. Ini masih pembahasan kok. Kita ini sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada di sana untuk bersama-sama jangan hanya kepentingan hari ini. Jangan hanya kepentingan pemilu ini atau jangan hanya kepentingan Pilpres ini. Tapi, kita kan harusnya visi ke depan kita, politik negara harus seperti apa? Kita harus menyiapkan itu kan?" ujarnya.
Jokowi membantah jika pihaknya akan menarik diri, jika usulan ambang batas pencalonan presiden dari partai politik sebesar 20-25 persen tidak disetujui.
"Kan belum pembahasan. Kamu jangan manas-manasi," pungkasnya.
Klo ane sih pada dasarnya cenderung setuju presidential threshold sekecil mungkin ketika masyarakat sudah makin baik kualitas demokrasinya, hanya saja klo melihat realita betapa banyak faktor yg justru kontra produktif terhadap demokrasi seperti sektarianisme rasanya seleksi awal oleh parpol melalui presidential threshold lebih masuk akal untuk menghindari munculnya calon yg cenderung diuntungkan faktor sektarian, kebayang klo cara2 seperti pilkada DKI terjadi dalam pilpres akan makin lebar perpecahan antar anak bangsa karena aturan KPU belum bisa melarang secara tegas masuknya isu2 rasial, agama masuk dalam konten kampanye baik yg resmi maupun sembunyi2
Diubah oleh aghilfath 17-06-2017 20:58
0
32.4K
Kutip
144
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!