Presidium Alumni 212 meminta upaya rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo melalui Komnas HAM hingga akhir Ramadan ini terkait dengan persoalan dugaan kriminalisasi sejumlah aktivis Islam macam Rizieq Shihab.

Sekretaris Jenderal Presidium Alumni 212 Hasri Harahap mengatakan pihaknya sudah meminta Komnas HAM untuk menyurati soal rekonsiliasi atau islah itu kepada Presiden Jokowi, karena perannya sebagai lembaga negara. Dia mengatakan selama Ramadan ini sebaiknya kedua belah pihak saling memberikan maaf.

“Kami meminta langsung Komnas HAM untuk menyurati Presiden, karena lembaga negara,”kata Hasri ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (17/6).
"Ini bulan Ramadan, bulan saling memaafkan.”

Walaupun demikian, kata Hasri, pihaknya tetap meminta Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi hasil penyelidikan lembaga itu atas dugaan kriminalisasi ulama. Pada Jumat (16/6), Alumni 212 mendatangi Komnas HAM untuk mengetahui hasil lebih lanjut proses lembaga terkait kasus tersebut.

Selain itu, dia mengatakan, pihaknya juga meminta Komnas HAM agar menyurati lembaga internasional macam OKI terkait kasus kriminalisasi tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelumnya menyebut rekomendasi dugaan kriminalisasi sejumlah aktivis dan tokoh agama hampir rampung. Jika sudah selesai nanti, rekomendasi akan diserahkan pada Presiden Joko Widodo.

"Ini (rekomendasi) sudah dalam proses penyelesaian akhir penulisan laporan. Tinggal kami rapikan saja,” kata Komisioner Komnas HAM Siane Indriani saat bertemu perwakilan Alumni 212 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Siane, Komnas HAM ingin rekomendasi itu harus benar-benar layak sebelum diterima Jokowi. Terutama mengenai dugaan pelanggaran undang-undang atas dugaan kriminaliasi ulama dan aktivis.

Diketahui, Alumni 212 mengadukan dugaan kriminalisasi sejumlah tokoh agama macam Rizieq Shihab, pentolan Front Pembela Islam (FPI), yang kini terjerat kasus dugaan cakap mesum. Selain itu, ada pula Al Khaththath yang terjerat kasus dugaan makar.

sumber